GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Bayang-Bayang Perang Air Dunia, Wamenlu Tata Bongkar Ancaman Baru Krisis Air Karena AI

Wamenlu RI Arrmanatha Nasir memperingatkan ancaman perang air dunia akibat lonjakan kebutuhan air dari AI, pusat data, dan industri digital.
Kamis, 28 Mei 2026 - 17:00 WIB
Wamenlu RI Arrmanatha: BRICS Tak Bermaksud Lawan AS
Sumber :
  • istimewa - antaranews

Wamenlu RI Ingatkan Ancaman Perang Air Dunia, AI dan Pusat Data Disebut Sedot Miliaran Liter Air

Indonesia Soroti Ancaman Baru Krisis Air Global

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir atau Tata memperingatkan dunia soal ancaman baru di tengah meningkatnya krisis air global. Menurutnya, ancaman itu kini tidak hanya datang dari perubahan iklim dan kekeringan, tetapi juga dari ledakan industri digital modern.

Dalam pidatonya di forum internasional Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan, Tata menyebut kecerdasan buatan (AI), pusat data, hingga penambangan mineral kritis kini menjadi sektor yang mengonsumsi air dalam jumlah sangat besar.

Peringatan itu disampaikan dalam forum the 4th High-Level International Conference on the International Decade for Action “Water for Sustainable Development” 2018–2028 atau Dushanbe Water Conference 2026 (DWC2026).

Menurut Tata, dunia saat ini sedang menghadapi ancaman yang belum banyak disadari negara-negara lain.

Industri AI dan Pusat Data Disebut Boros Air

Dalam forum tersebut, Arrmanatha Nasir mengungkap bahwa perkembangan teknologi digital ternyata memiliki dampak besar terhadap kebutuhan air dunia.

Ia mengatakan industri seperti pusat data, infrastruktur AI, dan penambangan mineral kritis kini mengonsumsi miliaran liter air setiap hari.

“Penambangan mineral kritis, infrastruktur AI, pusat data, dan industri digital sekarang mengkonsumsi miliaran liter air setiap hari,” ujar Tata.

Menurutnya, lonjakan kebutuhan air dari sektor digital terjadi sangat cepat dan terus meningkat dalam waktu singkat.

“Lebih kritis lagi, permintaan ini berlipat ganda setiap beberapa tahun,” lanjutnya.

Tata menilai selama ini ekonomi digital sering dipandang sebagai sektor modern dan bersih. Namun di balik percepatan teknologi tersebut, terdapat konsumsi sumber daya air dalam skala besar yang mulai menjadi ancaman serius.

“Air adalah sumber daya tak terlihat yang menggerakkan ekonomi digital,” katanya.

Wamenlu Sebut Konflik Masa Depan Bisa Dipicu Air

Wamenlu RI juga mengingatkan bahwa kegagalan dunia mengatur tata kelola air dapat memicu konflik global baru di masa depan.

Menurutnya, perang di masa mendatang tidak lagi hanya dipicu perebutan minyak atau wilayah, tetapi bisa terjadi karena krisis air.

“Jika kita gagal mengaturnya secara strategis, krisis berikutnya tidak akan diperjuangkan karena minyak atau tanah, mereka akan diperjuangkan karena air,” tegas Tata.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena menggambarkan potensi meningkatnya perebutan sumber daya air di tengah pertumbuhan industri digital dan kebutuhan energi dunia.

Tata Kritik Sistem Multilateral Global

Selain membahas ancaman air dari industri digital, Arrmanatha Nasir juga menyoroti kondisi sistem multilateral global yang dinilai semakin melemah.

Ia menilai lembaga internasional saat ini sedang menghadapi tantangan besar dalam merespons berbagai krisis global, termasuk persoalan air.

“Selain itu, dengan sistem multilateral yang kita andalkan untuk menghadapi krisis ini, itu sendiri sedang dalam krisis,” ujarnya.

Menurut Tata, reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kini menjadi kebutuhan mendesak dan bukan lagi sekadar perdebatan birokrasi internasional.

Tata Soroti Reformasi PBB

Dalam pidatonya, Tata menegaskan:

  • Reformasi PBB berkaitan langsung dengan krisis air dunia

  • Ketahanan air menjadi ujian sistem internasional

  • PBB dipertaruhkan jika gagal menjawab persoalan air global

  • Akses air bersih menjadi bagian penting perdamaian dan pembangunan

“Oleh karena itu, reformasi PBB bukanlah perdebatan prosedural, ini adalah perdebatan air, dan ujian apakah tatanan internasional masih berfungsi untuk mayoritas umat manusia,” kata Tata.

Ia bahkan menilai legitimasi PBB dapat dipertanyakan apabila gagal menghadirkan solusi nyata terhadap persoalan air global.

“Karena PBB yang tidak dapat memberikan air, tidak dapat secara kredibel mengklaim untuk memberikan perdamaian atau pembangunan,” lanjutnya.

Dushanbe Water Conference Jadi Forum Strategis Dunia

Dushanbe Water Conference 2026 merupakan forum internasional yang digagas Pemerintah Tajikistan bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya global mempercepat implementasi Water Action Agenda dan target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya SDG 6 terkait akses air bersih dan sanitasi.

Konferensi dibuka langsung Presiden Tajikistan Emomali Rahmon dan dihadiri perwakilan dari 110 negara serta 75 organisasi internasional.

Salah satu tokoh Indonesia yang turut hadir yakni Utusan Sekjen PBB untuk Isu Air Retno L.P. Marsudi.

Selain menghadiri konferensi utama, delegasi Indonesia juga mengikuti Asia-Pacific regional preparatory meeting for the UN Water Conference 2026 yang digelar UNESCAP pada 25 Mei 2026.

Pertemuan regional itu membahas upaya mempercepat pencapaian SDG 6 dan penguatan kerja sama menuju UN Water Conference 2026 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Kehadiran aktif Indonesia dalam forum tersebut semakin mempertegas posisi RI dalam diplomasi air global setelah sukses menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 di Bali pada Mei 2024. (agr/nsp)

 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Siapa Sohibul Iman? Pengganti Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR

Siapa Sohibul Iman? Pengganti Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menunjuk Mohamad Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua MPR RI menggantikan Hidayat Nur Wahid pada Selasa (10/11/2026) kemarin.
Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Berikut ini deretan instansi yang sepi peminat di seleksi sebelumnya atau pada 2024, bisa dijadikan referensi bagi calon pelamar CPNS 2026 yang segera dibuka.
Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

PISPI berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi profesi, untuk menggaungkan Gerakan Nasional Penanaman 1.000.000 Tanaman Pekarangan.
Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

BYD mampu mengungguli sejumlah merek Jepang yang selama ini dikenal memiliki pasar kuat di Tanah Air, seperti Suzuki, Mitsubishi Motors, hingga Honda.

Trending

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

PISPI berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi profesi, untuk menggaungkan Gerakan Nasional Penanaman 1.000.000 Tanaman Pekarangan.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Selengkapnya

Viral