DPRD DKI Jakarta Kritik Pedas Jalan Amblas Lenteng Agung: Baru Diperbaiki

Jakarta, tvOnenews.com - Penanganan jalan amblas di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan menuai kritik pedas dari DPRD DKI Jakarta.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi melontarkan kritik tersebut usai jalan tersebut diketahui sebelumnya baru saja ditambal oleh Dinas Bina Marga.

Ironisnya, sebelum dilakukan pengaspalan, lokasi tersebut juga telah dilakukan pengecekan saluran oleh pihak Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.

Kondisi itu dinilai menunjukkan lemahnya koordinasi teknis antarinstansi di lapangan.

“Kalau jalan yang baru diperbaiki kemudian kembali amblas, berarti ada persoalan serius dalam perencanaan dan pengawasan pekerjaan. Ini bukan sekadar soal tambal jalan, tetapi menyangkut kualitas kerja pemerintah,” ujar Nabilah.

Nabilah menegaskan kejadian tersebut tidak bisa dianggap sebagai insiden biasa. 

Baca Juga

Pemprov Jabar Akui Bakal Berlakukan Perda Arti LGBTQ, Wagub Jabar: Sedang Dibahas

Menurut dia pola kerja tambal sulam tanpa penyelesaian akar masalah hanya akan terus menghabiskan anggaran tanpa hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Masyarakat tidak butuh perbaikan yang hanya bertahan hitungan hari. Yang dibutuhkan adalah pekerjaan yang benar-benar tuntas, terintegrasi, dan memiliki kualitas,” katanya.

Legislator muda PKS itu menilai pekerjaan jalan dan saluran selama ini masih sering berjalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi matang. 

Akibatnya, setelah satu dinas selesai bekerja, muncul persoalan baru yang justru membahayakan warga.

Ia meminta dilakukan audit teknis terhadap pekerjaan di lokasi tersebut, termasuk evaluasi terhadap kualitas pengerjaan, kondisi struktur tanah, hingga sistem drainase bawah jalan yang diduga belum tertangani optimal.

“Jangan sampai uang rakyat terus dipakai untuk memperbaiki titik yang sama berulang kali karena lemahnya koordinasi dan pengawasan,” ujarnya.

Nabilah juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat sistem pengawasan proyek infrastruktur di lapangan agar pengerjaan tidak sekadar mengejar cepat selesai secara administratif, tetapi benar-benar berkualitas dan aman bagi masyarakat.

“Kita sedang bicara soal keselamatan warga dan kredibilitas pemerintah. Infrastruktur tidak boleh dikerjakan asal jadi,” kata Nabilah.(raa)