Pegiatn HAM dan AJI Sorot Tajam Rencana Pendirian Ratusan BTP

Jakarta, tvOnenews.com - Rencana pemerintah membentuk 750 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) turut menuai kritik dari kalangan jurnalis maupun pegiat Hak Asasi Manusia (HAM).

Kritik tersebut disampaikan melalui kegiatan diskusi publik bertajuk 'Prahara Batalyon Teritorial Pembangunan: Penolakan Warga dan Arah Kebijakan Menteri Pertahanan' di Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Nany Afrida menilai pembentukan batalyon baru memperlihatkan pergeseran orientasi militer ke sektor sipil turut menggerus ruang demokrasi. 

Sumber :

• Istimewa

Sebab, kata Nany, kehadiran tentara di wilayah agraria berpotensi memperbesar konflik sumber daya alam dan mempersempit ruang kebebasan masyarakat.

“Kalau ujung-ujungnya tentara turun ke sawah dan masuk ke tanah adat masyarakat, lalu petani kita ke mana? Negara ini negara agraris, seharusnya yang diperkuat adalah petaninya, bukan militernya,” kata Nany.

Baca Juga

Rencana Pendirian Ratusan BTP Disebut Berpotensi Munculkan Konflik Sosial

Tak hanay itu, kata Nany, kebijakan itu juga turut berpotensi terhadap kebebasan pers di Indonesia.

Beradarakan data AJI, kata Nany, aparat keamanan masih menjadi pelaku dominan kekerasan terhadap jurnalis.

“Pelaku kekerasan terbanyak terhadap jurnalis masih polisi, lalu disusul tentara. Tentara kerap dianggap sebagai musuh kebebasan pers, terutama terhadap jurnalisme investigasi dan advokatif,” ujar Nany.

Sementara itu, Bidang Advokasi Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (BPN PBHI), Akbar Roohul Amin menilai pembentukan BTP merupakan bagian dari normalisasi kehadiran militer di ruang sipil.

Ia mengingatkan agar TNI semestinya ditempatkan sebagai alat pertahanan negara sebagaimana fungsi utamanya.

“Kalau dulu kita mengenal dwifungsi ABRI, sekarang yang terjadi adalah multifungsi TNI. Tentara mengurus pembangunan, pangan, kriminalitas, pertanian, peternakan, dan berbagai urusan sipil lainnya,” kata Akbar.

“Masalahnya, mekanisme pertanggungjawaban militer terhadap warga sipil sangat minim. Ketika pengawasan lemah, maka tindakan sewenang-wenang dan impunitas akan terus terjadi,” sambungnya.(raa)