Satgas PRR Dorong Sinkronisasi Pusat dan Daerah untuk Percepat Pemulihan Permanen Pasca-Bencana di Aceh

Jakarta, tvOnenews.com - Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mensukseskan agenda pemulihan permanen di Provinsi Aceh. 

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk menyelaraskan program mereka agar tidak terjadi tumpang tindih dengan proyek yang sudah ditangani oleh kementerian atau lembaga.

Tito menjelaskan bahwa Rencana Induk (Renduk) Pascabencana Sumatera telah disusun sebagai kompas pemulihan untuk periode 2026-2028.

Program skala raksasa ini mencakup 11.520 kegiatan pembangunan dengan total alokasi anggaran mencapai Rp100,166 triliun.

Pembagian tugas yang jelas sangat diperlukan agar efektivitas anggaran dapat terjaga.

Sebagai gambaran, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah memetakan 1.141 kegiatan rehabilitasi infrastruktur fisik. 

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian Siapkan 3 Skema Ampuh Pastikan Gaji PPPK Aman dan Bebas PHK

Menurut Tito, pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota harus jeli melihat celah pembangunan mana yang belum masuk dalam daftar kementerian tersebut untuk kemudian diambil alih oleh daerah.

Langkah ini penting dilakukan agar seluruh sektor terdampak mendapatkan penanganan yang merata.

Tito menekankan perlunya koordinasi teknis yang mendetail mengenai sebaran lokasi proyek dari pemerintah pusat agar pemerintah daerah bisa memetakan kewajiban mereka.

“Inilah yang sebenarnya perlu kita sinkronkan. Ini yang kita ingin minta detail dari 1.141 ini ke mana aja supaya rekan-rekan di kabupaten, kota, provinsi tahu, oh mengerjakan yang itu. Berarti yang belum dikerjakan ini yang menjadi kewajiban daerah mengerjakan yang mana,” tegas Tito saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6).

Melalui sinergi ini, diharapkan target pemulihan permanen di Aceh dapat tercapai tepat waktu tanpa ada program yang terbengkalai atau dikerjakan secara ganda oleh instansi yang berbeda.

Untuk itu, Tito menegaskan pihaknya akan segera meminta 23 kementerian dan lembaga yang terlibat untuk merinci seluruh program kerja beserta titik lokasinya. 

Transparansi data tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dapat memetakan wilayah yang belum tertangani dan mengisi kebutuhan pemulihan yang masih tersisa.

Di sisi lain, Tito menilai pemerintah daerah terdampak bencana di Aceh sebenarnya memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk bergerak.

Syaratnya, mereka harus mampu memaksimalkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun yang telah disalurkan ke wilayah terdampak. 

Selain TKD, optimalisasi juga dapat dilakukan melalui skema hibah antardaerah, yakni daerah yang menerima alokasi TKD lebih besar membantu daerah terdampak yang memperoleh alokasi anggaran lebih terbatas.

Sebagai langkah konkret berikutnya, Tito akan mendorong kementerian dan lembaga untuk mempercepat pengajuan anggaran pemulihan kepada Kementerian Keuangan. Sebab, ia tidak ingin proses pemulihan permanen di lapangan terhambat oleh urusan administrasi dan birokrasi, sementara anggaran telah tersedia.

“Saya bilang uang sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan, presiden sudah keluarkan perintah direktif surat resminya ada, alokasi anggarannya sudah. Alokasi anggarannya sudah, masyarakat sudah nunggu terus kok enggak diajukan? Akhirnya mengajukan semua, tapi ada yang masih proses, di kementerian/lembaga sendiri internal,” kata Tito.

Kunjungan kerja Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera ke Aceh ini merupakan bagian dari tahapan krusial rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. 

Langkah tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas Renduk Pascabencana Sumatera yang telah disusun secara lintas sektor bersama pemerintah daerah untuk masa pemulihan tiga tahun ke depan, yakni 2026–2028.

Agenda strategis ini turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Kepala Posko Satgas PRR Irjen Pol. Wahyu Bintono, serta perwakilan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PRR. 

Selain itu, turut hadir Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Aceh. (dpi)