Rupiah Diguncang Sentimen, Ekonom: Fundamental Indonesia Masih Kuat, Jangan Salahkan Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com — Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dinilai lebih mencerminkan gejolak sentimen pasar dan tekanan global dibandingkan memburuknya kondisi fundamental ekonomi Indonesia. 

Sejumlah ekonom menilai perekonomian nasional masih berada dalam jalur yang relatif kuat, bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang semakin meningkat.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Forum Ekonom Konstitusi bertajuk Masa Depan Rupiah dan Paradigma Baru, Kamis (11/6/2026). 

Para pembicara menilai tekanan terhadap rupiah saat ini tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai cerminan kegagalan kebijakan ekonomi pemerintah.

Ekonom Bestari Gede Sandra menegaskan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan daya tahan yang kuat. Menurutnya, pelemahan rupiah lebih banyak dipengaruhi faktor psikologis pelaku pasar serta dinamika global yang tengah menekan berbagai mata uang negara berkembang.

“Pelemahan rupiah ini lebih banyak disebabkan oleh sentimen pasar. Kalau melihat fundamental ekonomi, kondisinya masih cukup baik,” kata Bestari.

Baca Juga

Rupiah Menguat ke Rp17.605 per Dolar AS di Tengah Tekanan Harga Minyak Dunia terhadap Ketahanan Fiskal RI

Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di atas 5 persen menjadi salah satu indikator penting bahwa fondasi ekonomi nasional tetap terjaga. Angka tersebut bahkan masih termasuk yang tertinggi di antara negara-negara anggota G20.

Senada dengan itu, Ekonom Monash University Hizkia Yosie Polimpung menilai, pemerintah masih berada pada jalur yang tepat dalam mengelola perekonomian nasional. 

Menurutnya, tekanan terhadap rupiah saat ini merupakan fenomena yang juga dialami banyak negara berkembang akibat ketidakpastian global yang berkepanjangan.

“Tekanan terhadap rupiah tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada pemerintah Indonesia karena faktor global yang terjadi saat ini sangat kuat dan memengaruhi hampir seluruh mata uang di Asia,” ujarnya.

Hizkia mengaku semula tidak selalu sejalan dengan sejumlah kebijakan ekonomi pemerintah. Namun setelah mencermati berbagai langkah yang dijalankan dalam beberapa waktu terakhir, ia melihat adanya kebijakan yang dinilai progresif dan menunjukkan arah pembenahan struktural.

“Saya harus mengakui bahwa setelah mempelajari kebijakan yang dijalankan, ada banyak langkah yang menurut saya cukup progresif,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Gerilyawan Nusantara Indra J. Piliang menilai, Indonesia saat ini sedang berada dalam fase transisi menuju paradigma pembangunan ekonomi yang baru. 

Menurutnya, perubahan tersebut membutuhkan konsistensi kebijakan agar arah transformasi ekonomi nasional tidak terganggu.

Indra bahkan mengingatkan bahwa pergantian figur penting dalam pengelolaan ekonomi berpotensi menghambat proses transformasi yang sedang dibangun apabila tidak dilakukan secara hati-hati dan terukur.

Dalam paparannya, Indra membandingkan model pembangunan ekonomi di berbagai negara. Ia mencontohkan negara-negara liberal seperti Amerika Serikat dan Australia yang tidak mengatur arah ekonomi secara rinci dalam konstitusi sehingga kebijakannya sangat bergantung pada orientasi politik pemimpin yang berkuasa.

“Karena tidak diatur secara rinci dalam konstitusi, arah ekonominya sangat tergantung pada siapa yang menjadi pemimpin negara,” ujarnya.

Ia juga menyoroti negara-negara yang memasukkan pengelolaan sumber daya alam dan kepentingan publik ke dalam konstitusi, termasuk China yang tetap mempertahankan kendali negara atas tanah meski membuka ruang besar bagi aktivitas sektor swasta.

Dalam forum yang sama, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berpijak pada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. 

Menurutnya, perdebatan mengenai model ekonomi tidak boleh mengaburkan tujuan utama pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

“Kalau kita sendiri tidak memegang konstitusi kita, lalu siapa lagi yang akan menjaganya? Yang paling penting adalah menjalankan amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegas Fuad.

Fuad juga menyatakan dukungannya terhadap gagasan ekspor melalui satu pintu yang saat ini tengah didorong pemerintah sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat posisi ekonomi nasional di tengah persaingan global. (agr/cmi)