Eks Wali Kota Yogyakarta Jadi Tersangka Korupsi, Begini Kondisi Rumah Tahanan KPK

Jakarta – Jumat Sore (3/6/2022), Haryadi Suyuti seorang Mantan Wali Kota Yogyakarta telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Haryadi diamankan oleh KPK atas dasar dugaan kasus suap pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Apartemen Royal Kedhaton di Yogyakarta.

Menurut penjelasan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam kasus ini diduga telah terjadi kesepakatan antara Vice President Real Estate PT. Summarecon Agung Tbk, Oon Nusihono sebagai pemberi uang kepada Haryadi yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta.
 
Untuk sementara waktu, Tim penyidik KPK melakukan upaya penahanan paksa agar proses penyidikan dapat berjalan dengan efektif. Haryadi akan diamankan di Rumah Tahanan KPK pada Gedung merah Putih, terhitung selama 20 hari mulai tanggal 3 Juni 2022 hingga 22 Juni 2022.
 
Adapun kondisi dari Rumah Tahanan KPK yang berlokasi di Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, yang dikutip pada (04/6/2022) dari akun resmi KPK dalam laman Twitter. Kondisi Rumah Tahanan dalam foto berikut masih baru pada saat peresmian tanggal (6/10/2017) lalu, sebagai berikut:

1.    Didalam rumah tahanan KPK Gedung Merah Putih terdapat ruang isolasi untuk tahanan baru

2.    Kondisi sel terdiri dari 3 hingga 5 orang, begini Kamar tahanan yang berisi 5 orang.

3.    Jam berjunjung untuk penasihat hukum pada hari Senin hingga jumat, sedangkan keluarga pada hari senin dan kamis

4.    KPK memiliki 3 Cabang Rumah Tahanan, yakni Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan Rutan KPK pada Kav. C1

Seperti dalam pemberitaan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kasus ini terjadi pada sekitar tahun 2019. Suap dilakukan oleh Oon kepada Haryadi untuk mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada Haryadi.

“Pada sekitar tahun 2019, ON selaku Vice President PT. SA mengajukan permohonan IMB mengatas namakan PT COP (anak perusahaan PT. Summarecon Agung) untuk pembangunan Apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro yang termasuk wilayah Cagar Budaya, ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemkot Yogyakarta.” Tutur Alexander.
 
Atas dasar hal ini, Haryadi sebagai penerima suap disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Kmr)