KDM Sampai Minta Maaf hingga Mengaku Salah kepada Orang Tua Soal Siswa yang Marah Akibat SPBM Jabar yang Kacau

Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta maaf kepada para orang tua siswa yang marah akibat anak-anaknya tidak masuk SMA Negeri.

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi alias KDM itu, bahkan sampai mengakui kesalahan jajarannya atas kekacauan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK negeri di Jabar.

KDM mengatakan luapan kemarahan orang tua yang anaknya tidak lolos SPMB di masa Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) SMA/SMK negeri bukanlah kesalahan warga, melainkan potret kegagalan pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang merata.

Hal itu diungkap KDM setelah viral para orang tua murid mengamuk di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar akibat anak-anaknya terancam tersingkir dari kuota sekolah negeri.

Sumber :

• Antara

"Hari ini apabila banyak orang tua marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara," ujar KDM di Banudng pada Jumat (12/6/2026).

Baca Juga

Setelah Menuai Protes Orang Tua, KDM Beri Solusi Sekolah Swasta Gratis tapi Terbatas

Menurut KDM, pemprov hingga saat ini belum mampu mengakomodasi seluruh calon peserta didik ke dalam ekosistem pendidikan milik pemerintah.

"Karena kami belum bisa menyiapkan sekolah negeri bagi seluruh rakyat, guru negeri bagi seluruh rakyat. Itu kesalahannya," ujarnya.

Selian itu ketatnya persaingan SPMB diperparah dengan adanya pendaftar dari luar pemetaan wilayah yang ikut menyerbu sekolah tertentu. Alhasil, posisi calon siswa setempat menjadi tergeser.

"Tanpa pemetaan, anaknya mendapat saingan dari para pendaftar baru dan anak-anak yang tidak masuk ke sekolah tujuan sebelumnya, kemudian mendaftar di sekolah tersebut. Akibatnya anaknya mengalami penurunan peringkat sehingga orang tuanya merasa anaknya berpotensi tidak terpetakan di sekolah negeri," katanya.

Terkait aksi protes di Disdik Jabar, KDM mengatakan orang tua yang bersangkutan sempat menolak memberikan identitas anak dan sekolah tujuan saat hendak dibantu oleh petugas.

"Beliau bilang akan mencabut data, tetapi tidak memberikan data. Tapi tidak apa-apa. Pemerintah harus bersedia menerima emosi apa pun dari warganya. Yang penting, kita ingin memberikan layanan yang terbaik," terangnya.