KPK Pastikan Bendum PBNU Mardani Maming Diperiksa Soal Suap Izin Tambang di Kalsel

Jakarta- Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membantah keterangan  Bendahara Umum (Bendum) Mardani H Maming perihal pemeriksaan yang dilakukan, Kamis (2/6/2022). Pemeriksaan yang dilakukan kepada Mardani H Maming merupakan kewenangan dari penyelidik.

“Sepenuh menjadi kewenangan dari penyelidik,” jelas Alex begitu ia disapa, Jumat, (3/6/2022).

Alex menegaskan, proses penyelidikan dalam kasus yang menyeret nama Mardani H Maming masih dalam proses penyelidikan lembaga anti-rasuah tersebut.

Mardani H Maming sendiri saat ini tengah terseret dalam pusaran kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimatan Selatan (Kalsel). Dalam kasus ini, eks Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, Dwidjono Putrohadi Sutopo sudah ditetapkan sebagai terdakwa.

“Kalau untuk Maming ini prosesnya masih lidik jadi informasi itu belum bisa kami buka kasusnya terkait apa ya tentu itu akan didalami dalam proses penyelidikan,” beber Alex.

“Kalau memang mereka (penyelidik) nanti menemukan ada peristiwa pidananya dengan alat bukti yang cukup tentu nanti akan di ekspos dan tentu kami akan sampaikan ke temen-temen,” pungkas Alex.

Baca Juga

Belasan Saksi Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing di Pekalongan, Telusuri Pembelian Aset Fadia Arafiq

Diketahui, Mardani H Maming diperiksa KPK,pada Kamis,(2/6/2022). Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan  ini diperiksa lembaga anti-rasuah yang berkantor di Kuningan Persada, Jakarta Selatan selama 12 jam. Diperiksa terkait kesaksian fakta persidangan kasus eks Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, Dwidjono Putrohadi dan Mardani disebut menerima uang Rp89 miliar.(ant/chm)