Kabar Gembira untuk Warga Jabar, 78 Ribu Siswa yang Gagal Masuk SMA/SMK Negeri Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis
- jabarprov.go.id
Bandung, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan solusi bagi puluhan ribu calon murid SMA/SMK yang gagal memperoleh kursi di sekolah negeri, pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Sebanyak 751 sekolah swasta telah mendaftarkan diri untuk bekerja sama dengan Pemprov Jabar, dalam program bantuan pendidikan bagi siswa yang tidak tertampung di SMA/SMK negeri.
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut hasil Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB), yang menunjukkan masih terdapat sekitar 78 ribu siswa yang belum mendapatkan akses ke sekolah negeri.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Purwanto mengatakan, kerja sama dengan sekolah swasta merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk memastikan seluruh anak di Jawa Barat tetap memperoleh hak pendidikan meski gagal masuk sekolah negeri.
- Cepi Kurnia/tvOne
"Dari pemetaan itu kami tahu ada anak-anak yang tidak bisa tertampung, sesuai dengan pemetaan yang kami lakukan itu kan banyak. Jadi kami pengen tetep memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Purwanto di Kota Bandung, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah meminta Disdik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyiapkan langkah konkret, agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
"Pak Gubernur sudah menyampaikan kepada kami untuk bagaimana agar anak-anak di Provinsi Jawa Barat ini semuanya bisa mengakses pendidikan," katanya.
Hasil PCMB menunjukkan, masih ada sekitar 78 ribu calon murid yang tidak memperoleh kursi di sekolah negeri. Angka tersebut menjadi dasar bagi Pemprov Jabar untuk menyusun skema bantuan pendidikan melalui sekolah swasta.
"Kalau kami lihat dari pemetaan itu ada sekitar 70.000-an, tepatnya 78.000 yang tidak bisa tertampung di (sekolah) negeri," ungkap Purwanto.
Saat ini, jumlah sekolah swasta yang bersedia bekerja sama terus bertambah. Hingga Senin (15/6/2026), tercatat 751 sekolah telah masuk dalam pendataan awal.
"Yang sudah terdaftar masuk, 751 sekolah se-Jawa Barat," katanya.
Purwanto menegaskan, program ini tidak hanya ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Seluruh peserta PCMB yang sebelumnya memilih sekolah negeri namun tidak diterima berpotensi mendapatkan bantuan.
"Iya karena mereka niat sekolah di negeri tapi tidak tertampung, pemerintah ngasih kompensasi," katanya.
Pemprov Jabar juga tengah menyiapkan skema pembiayaan, untuk membantu biaya pendidikan siswa yang masuk sekolah swasta melalui program tersebut.
Bantuan yang dirancang mencakup dana sumbangan pendidikan awal (DSP) sebesar Rp1,5 juta dan subsidi biaya pendidikan bulanan, sebesar Rp100 ribu per bulan atau Rp1,2 juta per tahun.
"Per siswa itu Rp100 ribu per bulan, jadi Rp1,2 juta per tahun dan DSP-nya Rp1,5 juta rencananya ya. Kami akan sesuaikan dengan kemampuan fiskal, tapi kemarin rate-nya kurang lebih segitu," kata Purwanto.
Jika direalisasikan penuh, setiap siswa berpotensi menerima bantuan sekitar Rp2,7 juta pada tahun pertama pendidikan.
Selain biaya pendidikan, pemerintah juga membuka kemungkinan pemberian bantuan tambahan bagi siswa dari kelompok rentan yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah lainnya.
"Iya, jadi kami nanti akan lihat, apakah kemudian untuk itu kan kategorinya beda, kategori rawan melanjutkan pendidikan. Nanti kalau sudah dibiayain, nggak punya baju juga dia kan," katanya.
Meski jumlah sekolah yang mendaftar cukup besar, Disdik Jabar memastikan hanya sekolah yang memenuhi standar tertentu yang akan dilibatkan dalam program ini.
Aspek sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik, hingga status akreditasi akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses kurasi.
"Ya itu nanti kami kurasi ya. Kami tentu pengen mereka yang sarana prasarananya memadai, gurunya memadai, gitu ya. Kemudian akreditasi mungkin jadi salah satu pertimbangan," tutur Purwanto.
Ia juga membuka peluang jumlah sekolah mitra bertambah, setelah proses verifikasi selesai dilakukan.
"Ya bisa jadi nanti setelah dikurasi. Kalau batas waktunya kan sampai hari ini, nanti kami lihat," katanya.
Selain menggandeng sekolah swasta, Pemprov Jabar juga menyiapkan program Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMATER) untuk menjangkau siswa yang tinggal jauh dari sekolah.
Program ini ditujukan bagi peserta PCMB yang memiliki keterbatasan akses geografis, namun tetap ingin melanjutkan pendidikan.
"Kami juga, nah itu salah satu intervensi kami itu membuka SMATER, Sekolah Menengah Atas Terbuka. Jadi SMA Terbuka itu nanti salah satu intervensi kami untuk anak-anak yang jauh aksesnya dari sekolah tapi mereka ingin sekolah dan terdaftar di PCMB. Kami petakan salah satunya lewat SMATER," jelas Purwanto.
Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) SMA Jawa Barat, Ade D Hendriana mengungkapkan, jumlah sekolah swasta yang siap bergabung masih bersifat dinamis dan terus bertambah seiring pendataan yang dilakukan Kantor Cabang Dinas (KCD).
"Ini kan dinamis ya, bisa bertambah, bisa berkurang juga. KCD mulai mendata ke sekolah-sekolah, diwilayahnya masing-masing. Tadi kan awal kan tadi malam 400 sekolah, sekarang 700. Sekarang berarti ada peningkatan, artinya dinamis," kata Ade.
Menurutnya, sekolah yang ikut program harus memiliki kesiapan fasilitas dan tenaga pengajar serta bersedia membantu meringankan biaya pendidikan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
"Tentunya yang paling utama adalah sarana-sarana, kemudian tenaga pengajar. Kemudian terkait dengan kesiapan untuk meringankan biaya pendidikan bagi yang 70.000 (siswa)," ujarnya.
Ade juga menyatakan, pihak sekolah swasta akan mengikuti kebijakan bantuan yang telah disiapkan Pemprov Jabar.
"Kalau untuk sementara kita mengikuti aja dulu alurnya. Karena kan Pak Gubernur menyampaikan di berbagai media, bahwa untuk yang SSK ini, baik reguler atau yang mau, itu ada Rp1.500.000 untuk uang pangkalnya. Kemudian Rp100.000 per bulan. Jadi totalnya nanti akan menerima Rp2.700.000. Mudah-mudahan sampai lulus," tandasnya. (cep/muu)
Load more