Tito Karnavian Minta BNPP Diberi Wewenang Lebih Imperatif, Sebut Perbatasan RI Perlu Komando Kuat
- Puspen Kemendagri
Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara tegas menyatakan keinginan agar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diberikan kewenangan lebih imperatif.
Pasalnya, hal itu dinilai krusial untuk mengoordinasikan pengelolaan wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan negara tetangga. Terlebih mengingat kondisi geografis Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, membuat persoalan perbatasan sangatlah kompleks.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senin (29/6/2026), Mendagri Tito memaparkan bahwa pengelolaan batas negara adalah bagian integral dari sistem pertahanan nasional.
Tito yang juga Kepala BNPP pun menegaskan bahwa wilayah perbatasan yang makmur, sejahtera, serta dihuni masyarakat yang nasionalisme tinggi akan sulit dimasuki oleh pengaruh asing atau infiltrasi.
"Negara kita adalah negara kepulauan terbesar dengan kompleksitas perbatasan yang tinggi. Berbeda dengan negara daratan besar seperti China atau AS, kita tidak memiliki konektivitas darat dari Sabang sampai Merauke. Inilah tantangan kita," ujar Tito dalam keterangannya.
Secara geografis, Indonesia berbatasan darat langsung dengan tiga negara yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sementara untuk wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan tujuh negara lainnya.
Kondisi ini membuat pengawasan pulau-pulau terluar menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan koordinasi lintas sektor dan kewenangan kuat di tingkat pusat .
Mendagri menilai bahwa selama ini BNPP kerap kesulitan berkoordinasi karena posisinya yang setara dengan kementerian/lembaga lain atau pemerintah daerah.
Dengan kewenangan yang lebih imperatif, BNPP diharapkan mampu menjadi orkestrator dalam mempercepat pembangunan di daerah perbatasan, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur jalan, logistik, sekolah, dan pasar.
"Ini adalah amanat langsung dari Bapak Presiden untuk membangun daerah perbatasan. BNPP perlu diperkuat agar tidak hanya menjadi koordinator, tetapi memiliki daya dorong yang kuat dalam mengeksekusi program-program strategis," tegasnya .
Penguatan kelembagaan ini sejalan dengan peringatan HUT Ke-15 BNPP pada September 2025 lalu, di mana Tito Karnavian menyoroti bahwa lembaga ini harus memiliki legitimasi di mata publik.
Ia bahkan menargetkan agar pada tahun 2026, 50 persen masyarakat Indonesia mengenal BNPP dengan citra positif. Tanpa dukungan publik, keberadaan lembaga ini dinilai bisa kehilangan urgensi .
Selain penguatan wewenang, Tito juga mendorong DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Daerah Perbatasan.
Saat ini, Komisi II DPR telah memiliki Panitia Kerja (Panja), namun menurutnya, pembahasan persoalan perbatasan yang meliputi pendidikan, sengketa, hingga pembangunan ekonomi memerlukan keterlibatan seluruh komisi di DPR.
"Otomatis penyelesaian masalah-masalah seperti sengketa, pembangunan pasar, sekolah, dan pendidikan bisa dikeroyok ramai-ramai oleh semua kementerian/lembaga ketika ada Pansus yang mengumpulkan," pungkasnya. (rpi)
Load more