Tak Ingin Blackout Terulang, Pemerintah Perketat Mitigasi Risiko Kelistrikan Jawa-Bali

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah bergerak cepat memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional agar gangguan pemadaman listrik di Sistem Jawa-Bali tidak kembali terjadi.

Penguatan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari memastikan kecukupan energi primer, meningkatkan kesiapan pembangkit, memperketat mitigasi risiko, hingga mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan (EBT).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menginstruksikan PT PLN (Persero) untuk memperkuat seluruh aspek operasional yang berkaitan dengan keandalan pasokan listrik.

“Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama,” ujar Qodari dalam jumpa pers, dikutip Jumat (3/7/2026).

Menurut Qodari, langkah tersebut bukan hanya untuk mempercepat pemulihan sistem pascagangguan kelistrikan di Pulau Jawa, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun sistem yang lebih tangguh menghadapi berbagai potensi gangguan di masa mendatang.

Sebagai bagian dari upaya itu, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada 25 Juni 2026 telah mengumpulkan seluruh pemilik badan usaha pembangkitan, baik dari PLN Group maupun Independent Power Producer (IPP), guna memperkuat komitmen bersama menjaga keandalan operasional pembangkit di Sistem Jawa-Bali.

Baca Juga

Pesona Sungai Maron Pacitan, Menyusuri Air Hijau Toska di Tengah Rimbunnya Pepohonan

Pemerintah juga menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap seluruh rantai pasok energi primer, termasuk kesiapan pembangkit, cadangan energi, hingga koordinasi operasional antarpemangku kepentingan sebagai langkah antisipasi agar gangguan serupa dapat dicegah sejak dini.

“Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer, mulai dari perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional antarpemangku kepentingan, agar kondisi serupa dapat dicegah sedini mungkin dan masyarakat tetap mendapatkan layanan listrik yang stabil dan berkelanjutan,” katanya.

Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan penguatan kapasitas sistem kelistrikan nasional melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034. Dalam periode tersebut akan dibangun pembangkit baru berkapasitas 69,5 gigawatt (GW).

Sebanyak 42,6 GW atau sekitar 61 persen berasal dari energi baru terbarukan, sementara sistem penyimpanan energi seperti baterai dan PLTA pumped storage menyumbang 10,3 GW atau sekitar 15 persen. 

Adapun pembangkit berbasis fosil sebesar 16,6 GW atau 24 persen akan didominasi pembangkit berbahan bakar gas guna menjaga fleksibilitas dan keandalan sistem.

“Sementara pembangkit fosil sebesar 16,6 GW atau 24 persen akan didominasi pembangkit berbahan bakar gas untuk menjaga fleksibilitas dan keandalan sistem,” ungkap Qodari.

Selain memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan, pemerintah juga mempercepat diversifikasi energi melalui implementasi biodiesel B50 yang resmi berlaku mulai 1 Juli 2026. 

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Peluncuran resmi implementasi B50 dijadwalkan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Juli 2026.

“Arah pengembangan tersebut menjadi bagian dari roadmap transisi energi untuk meningkatkan bauran EBT, memperkuat fleksibilitas sistem tenaga listrik, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil secara bertahap, mendukung ekonomi hijau, serta mencapai target Net Zero Emissions sesuai kebijakan pemerintah,” tutup Qodari. (agr/muu)