Pemerintah Jepang Bakal Bantu Indonesia Berantas Pembajakan Manga dan Anime

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Jepang bakal memberikan bantuan kepada Indonesia terkait pemberantasan pembajakan manga, anime, dan gim yang berasal Negeri Sakura tersebut.

Hal itu diutarakan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang yang berencana mendukung UU Hak Cipta pada 10 negara berkembang diantaranya Indonesia dan Vietnam.

Tak hanya itu, Pemerintah Jepang juga bakal mengadakan pelatihan untuk mencegah distribusi produk palsu.

Pasalnya, data Pemerintah Jepang memperkirakan total kerugian tahun lalu sebesar 10,4 triliun yen ataunRp1.159 triliun) akibat pengunggahan ilegal manga dan anime serta penjualan daring barang-barang karakter palsu.

Kemlu Jepang berencana untuk memilih negara-negara sasaran secara berurutan dari Asia Tenggara, Timur Tengah dan Afrika, selain Vietnam dan Indonesia, serta akan mengirimkan ahli hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mengundang karyawan perusahaan lokal ke Jepang untuk pelatihan hak cipta.

Badan Kerja Sama Internasional Jepang, yang merupakan badan pelaksana utama penanganan bantuan pembangunan resmi (ODA), akan mulai melakukan penilaian kebutuhan lokal pada Agustus, dan bantuan skala penuh diharapkan mulai dicairkan pada April 2027.

Baca Juga

De Red FC Gagal Manfaatkan 10 Pemain Persipura, Kalah 1-3 di Kandang

“Bantuan ini juga akan membantu melindungi hak-hak ketika negara-negara berkembang membuat konten populer (mereka sendiri),” kata seorang pejabat senior Kemlu Jepang, Minggu.

Pemerintah telah menetapkan tujuan untuk meningkatkan penjualan industri konten Jepang di luar negeri menjadi 20 triliun yen pada 2033 dan sedang mempertimbangkan untuk menggandakan dukungan tahunannya untuk industri konten menjadi sekitar 100 miliar yen dari sekitar 55 miliar yen saat ini.

Rencananya hal ini akan tercermin dalam permintaan anggaran untuk tahun fiskal 2027 yang akan disusun pada musim panas ini.

Menurut pejabat pemerintah, Vietnam telah mengonfirmasi keberadaan beberapa situs manga bajakan.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, ketika bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Le Minh Hung pada Mei, menyerukan untuk mendorong langkah-langkah efektif guna menindak operator situs ilegal tersebut.(raa)