Sinergi BPJS Kesehatan dan KPK, Perkuat Tata Kelola JKN

Setyo menilai transformasi digital yang dilakukan BPJS Kesehatan bersama fasilitas kesehatan telah memberikan kemudahan bagi peserta dalam mengakses pelayanan kesehatan.

Pemanfaatan aplikasi digital dan integrasi layanan dinilai mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi sekaligus memperkuat transparansi penyelenggaraan Program JKN.

"Kami melihat banyak perbaikan yang telah dilakukan BPJS Kesehatan. Digitalisasi layanan bukan hanya memberikan kemudahan bagi peserta, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat pengawasan dan meminimalkan potensi penyimpangan yang perlu dikembangkan agar tata kelola Program JKN semakin baik," ujar Setyo.

Setyo menambahkan bahwa BPJS Kesehatan mengelola Dana Jaminan Sosial yang berasal dari amanat peserta sehingga seluruh proses pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan akuntabel.

Baginya, setiap kebijakan, termasuk dalam pengelolaan maupun pengembangan dana, harus didasarkan pada kajian yang komprehensif, penerapan manajemen risiko yang kuat, serta melibatkan seluruh mekanisme pengawasan yang ada agar potensi kerugian dapat dicegah sejak dini. 

"Program JKN merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan dan keberlanjutannya tidak hanya bergantung pada BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, serta kepatuhan seluruh peserta. Melalui kolaborasi yang kuat dan komitmen dalam menjaga integritas, tata kelola, serta pemanfaatan Dana Jaminan Sosial secara bertanggung jawab, Program JKN diharapkan senantiasa memberikan perlindungan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia," tutup Setyo.