Menko Polkam Pastikan Pemerintah Kawal Penegakan Hukum secara Profesional dan Transparan, Djamari Chaniago: Jangan Terpancing Opini

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, buka suara soal dinamika antarpenegak hukum dalam penanganan kasus korupsi yang hari-hari ini sedang bergejolak.

Menko Polkam menegaskan bahwa Pemerintah mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berlangsung dan mengajak seluruh aparat penegak hukum untuk tetap mengedepankan profesionalisme, koordinasi, serta kepentingan bangsa di atas kepentingan institusi.

"Tidak perlu ada suasana yang memanas. Polri, Kejaksaan Agung, maupun seluruh unsur penegak hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Setiap institusi memiliki kewenangan masing-masing yang harus dihormati," tegas Menko Polkam dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).

Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai spekulasi maupun narasi yang berpotensi memperkeruh situasi.

"Masyarakat tidak perlu khawatir ataupun terpancing oleh berbagai opini yang berkembang. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini sedang bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Menko Djamari menegaskan bahwa proses hukum harus diberikan ruang untuk berjalan secara independen, profesional, dan transparan tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.

Baca Juga

Kasus Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru Unsoed, KPK Geledah Rumah Para Tersangka hingga Kantor Rektorat

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kasus dugaan korupsi, pemerintah mengajak masyarakat untuk melihat kondisi ini secara proporsional.

Banyaknya pengungkapan perkara tidak serta-merta menunjukkan korupsi semakin meningkat, melainkan mencerminkan semakin kuatnya komitmen negara dalam melakukan penindakan dan pembersihan terhadap praktik korupsi.

"Selama ini korupsi memang menjadi tantangan bangsa. Yang membedakan saat ini adalah komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum, tanpa melihat asal institusi ataupun kedudukannya," jelasnya.

Menko Polkam mengingatkan agar masyarakat tidak membenturkan satu institusi dengan institusi lainnya.

Seluruh aparat negara merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang saling melengkapi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

"Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung upaya bersih-bersih di seluruh lembaga negara. Mari kita kawal proses hukum secara objektif, hormati asas praduga tak bersalah, dan hindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi," tegas Djamari Chaniago.