Sebanyak 522 Anak di Sidoarjo Positif HIV/AIDS, KPAI Minta Pemerintah Fasilitasi Pengobatan dan Pendidikan

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah agar memastikan seluruh anak dengan HIV/AIDS memperoleh akses pengobatan antiretroviral (ARV).

Tak hanya itu KPAI juga meminta pemerintah agar memastikan anak dengan HIV/AIDS tetap mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi.

"Hak anak atas kesehatan dan pendidikan harus dijamin. Pemerintah wajib memastikan seluruh anak memperoleh akses pengobatan antiretroviral (ARV), layanan kesehatan yang ramah anak, dukungan psikososial, serta tetap dapat bersekolah tanpa diskriminasi," kata Ketua KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, pada Selasa (28/7/2026).

Hal itu dikatakan Aris saat menanggapi temuan sebanyak 522 anak di Sidoarjo, Jawa Timur terpapar HIV, termasuk anak PAUD dan TK.

Sumber :

• ANTARA/Anita Permata Dewi

KPAI menegaskan bahwa anak dengan HIV/AIDS adalah korban yang harus dilindungi, bukan disalahkan atau dikucilkan.

Baca Juga

Perankan Ayah yang Korbankan Putri Marino di Film, Sutradara ini Teringat Maraknya Kekerasan Seksual di Indonesia

"Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama. Anak dengan HIV/AIDS adalah korban yang harus dilindungi, bukan disalahkan atau dikucilkan," kata Aris.

Kemudian, KPAI juga mengingatkan agar identitas anak yang hidup dengan HIV dirahasiakan.

Menurutnya, media, masyarakat, sekolah, dan semua pihak harus menghindari penyebaran informasi yang dapat mengarah pada identifikasi maupun pelabelan terhadap anak.

KPAI juga menekankan upaya pencegahan dengan memperkuat skrining ibu hamil untuk mencegah penularan dari ibu ke anak, memperluas edukasi kesehatan yang sesuai usia, meningkatkan literasi kesehatan reproduksi, serta memperkuat perlindungan anak dari kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika yang dapat menjadi faktor risiko penularan.

"Penanganan anak dengan HIV membutuhkan sinergi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kementerian Agama, sekolah, keluarga, dan organisasi masyarakat agar pemenuhan hak anak berjalan secara komprehensif," kata Aris Adi Leksono. (ant)