Digitalisasi Perlinsos 2026 Dilaksanakan, Banjarmasin Terpilih Jadi Daerah Percontohan

"Posisi data Kota Banjarmasin saat ini baru sekitar 10 persen. Saya yakin dengan semangat Kayuh Baimbai, 90 persen sisanya dapat kita tuntaskan bersama," ujarnya.

Legislator asal Kalimantan Selatan itu juga menegaskan akan ikut mengawal pelaksanaan program tersebut bersama jajaran Ditjen Dukcapil Kemendagri.

"Saya sendiri akan menjadi pengawas langsung bersama Sesditjen Dukcapil agar kampung saya ini mampu menjadi contoh dan teladan bagi daerah lain di tingkat nasional," katanya.

Ditjen Dukcapil Serahkan 6.000 Blanko KTP-el

Dalam kegiatan tersebut, Ditjen Dukcapil Kemendagri juga menyerahkan 6.000 keping blanko KTP elektronik (KTP-el) kepada Pemerintah Kota Banjarmasin.

Penyerahan blanko tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan sarana pelayanan administrasi kependudukan di daerah. Langkah ini sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan adminduk tetap berjalan optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca Juga

Transformasi Pariwisata Kalsel, Geopark Meratus Jadi Penggerak Ekonomi Banua

Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam menegaskan pentingnya verifikasi bantuan sosial yang bertumpu pada data kependudukan terintegrasi melalui IKD. 

"Kolaborasi antara Ditjen Dukcapil, pemerintah daerah, Dinas Sosial, dan berbagai elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan program perlindungan sosial berbasis data," ucap Sesditjen Hani.

Dukcapil, kata Hani, berperan menyediakan basis data dan administrasi kependudukan, sementara Dinas Sosial menjalankan eksekusi program perlindungan sosial di lapangan. "Sinergi dua sisi ini penting, sebab kualitas data dan validitas identitas menjadi fondasi agar bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak," ucapnya.

Lewat layanan jemput bola, pemerintah berupaya menjangkau kelompok yang selama ini rentan tertinggal dari layanan kependudukan, mulai dari lanjut usia, penyandang disabilitas, warga yang sedang sakit, hingga mereka yang tinggal di wilayah dengan akses pelayanan terbatas.

Dengan sinergi semacam ini, layanan jemput bola diharapkan tidak hanya mempercepat pemenuhan dokumen kependudukan warga, tetapi juga memperluas kepemilikan identitas digital mereka, sekaligus memperkuat fondasi data bagi program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Banjarmasin sebagai salah satu daerah percontohan nasional digitalisasi Perlindungan Sosial.