Tak Sekadar Evakuasi, Pemerintah Kebut Pemulihan Infrastruktur Pascagempa NTT

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah memperkuat penanganan pascagempa bumi yang melanda sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan membentuk posko bencana terpadu hingga mempercepat pemulihan infrastruktur.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan darurat tidak berhenti pada evakuasi korban, tetapi langsung berlanjut pada pemulihan fasilitas publik dan rehabilitasi-rekonstruksi wilayah terdampak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah pusat telah membentuk posko nasional untuk mengonsolidasikan seluruh sumber daya dan bantuan yang dikirim dari Jakarta maupun daerah lain.

“Tadi sudah disampaikan, ini akan segera dibentuk posko. Dalam hari kedua ini sudah terbentuk posko, pemerintah pusat ada posko, posko nasional. Nanti Kepala BNPB sampaikan bahwa bantuan logistik dari Jakarta, dari daerah lain terkonsolidasi nanti di Halim, dikirimkan ke sini,” jelas Menteri Pratikno dalam keterangan Sekretariat Presiden, Minggu (16/8/2026).

Pemerintah menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama pada fase tanggap darurat.

Namun, Pratikno menegaskan pemulihan fasilitas vital juga tidak boleh menunggu terlalu lama karena keberadaan infrastruktur tersebut sangat menentukan kelancaran penanganan korban dan aktivitas masyarakat.

Baca Juga

Percepat Penanganan Pascagempa, Mendagri Tito Tinjau Langsung Provinsi NTT

“Dalam tahap tanggap darurat ini, yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet dan lain-lain, itu recover dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tuturnya.

Kerusakan jalan dan jembatan menjadi perhatian karena akses transportasi merupakan kunci distribusi bantuan menuju wilayah terdampak.

Pemulihan rumah sakit, jaringan listrik, hingga konektivitas internet juga dipandang penting untuk mengembalikan fungsi pelayanan publik sekaligus mempercepat proses penanganan bencana.

Setelah fase darurat terlewati, pemerintah menyiapkan agenda pemulihan yang lebih panjang melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pendekatan tersebut tidak sekadar membangun kembali fasilitas yang rusak, tetapi diarahkan untuk memperkuat ketahanan daerah menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

“Bencana tidak bisa sepenuhnya kita hindari, tapi kita harus membangun pemda yang tangguh, masyarakat yang tangguh, infrastruktur yang tangguh, dan juga masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana,” ungkap Pratikno.