Prabowo Kerahkan Anak Buah Pulihkan NTT Pascagempa, Pratikno: Harus Sinkron

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah pusat bergerak cepat menangani dan memulihkan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah pusat mengerahkan kementerian/lembaga hingga badan usaha milik negara (BUMN) untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak segera tertangani.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, instruksi Presiden Prabowo langsung diterjemahkan menjadi pengerahan kekuatan pemerintah ke wilayah terdampak. Namun, besarnya sumber daya yang dikerahkan harus diimbangi dengan koordinasi yang kuat agar bantuan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Rapat koordinasi ini menunjukkan bahwa kekuatan dan sumber daya untuk penanggulangan bencana di NTT ini sangat besar. Jadi aparat pusat mulai dari KL sampai dengan BUMN terlibat penuh,” ujar Pratikno, dalam keterangan pers, Minggu (16/8/2026).

Menurut Pratikno, Presiden Prabowo tidak hanya memerintahkan kementerian dan lembaga untuk turun tangan, tetapi juga memastikan dukungan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penanganan masyarakat yang terdampak gempa.

“Pak Presiden, selain memerintahkan KL-KL (Kementerian/Lembaga) untuk masuk dan membantu, juga BNPB sendiri juga memberikan bantuan,” katanya.

Pratikno menekankan bahwa tantangan terbesar dalam pengerahan sumber daya dalam jumlah besar adalah memastikan seluruh kekuatan tersebut bergerak dalam satu komando dan berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Baca Juga

Kemendikbud Monitor Aset Kebudayaan NTT Pascagempa M7,7, Fokus Rumah Adat dan Cagar Budaya

“Nah saya ingin menekankan 2 hal. Bahwa kekuatan yang besar ini hanya bisa efektif kalau kerjanya sinkron,” ujar Pratikno.

Karena itu, pemerintah daerah diminta segera membentuk dan mengaktifkan posko penanganan bencana. Mulai dari gubernur hingga bupati harus memastikan posko berfungsi sebagai pusat koordinasi seluruh bantuan dan sumber daya yang dikerahkan.

“Jadi sinkronisasi mulai dari Posko itu penting,” tegasnya.

Keberadaan posko juga menjadi penting untuk memastikan kebutuhan daerah dapat segera disampaikan kepada pemerintah pusat. Dengan mekanisme tersebut, dukungan yang diberikan dapat diarahkan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak.

Selain koordinasi, Pratikno menyoroti pentingnya status bencana dan pendataan korban maupun wilayah terdampak. Menurutnya, data yang akurat bukan hanya dibutuhkan untuk penanganan darurat, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Jadi status itu penting untuk ditetapkan baik di level kabupaten terdampak maupun di provinsi. Dan kaitannya dengan akuntabilitas itu juga pendataan. Baik pendataan untuk kepentingan tanggap darurat maupun pendataan untuk rehab rekon,” katanya.

Ia mengingatkan, pengalaman penanganan bencana sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan kecepatan pendataan di sejumlah daerah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kecepatan pemerintah dalam memberikan bantuan maupun menentukan kebutuhan pemulihan.

Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan seluruh proses pendataan dilakukan secara benar dan akurat. Data tersebut akan menjadi pijakan dalam menentukan langkah penanganan, termasuk kebutuhan masyarakat hingga pemulihan infrastruktur.

Pratikno memastikan pemerintah pusat akan terus mendukung pemerintah daerah selama proses penanganan bencana berlangsung. Ia menyebut dukungan tersebut merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo.

“Kami diperintah Bapak Presiden untuk mendukung Bapak-Ibu semuanya di daerah. Bapak Presiden bukan hanya memerintah tapi juga memberikan bantuan secara langsung,” katanya.

Pemerintah daerah juga diminta segera menyampaikan kebutuhan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat melalui posko yang telah dibentuk.

Pratikno mengapresiasi kerja seluruh jajaran pemerintah yang telah bergerak dalam waktu singkat setelah gempa terjadi. Ia menyebut dalam waktu sekitar 24 jam, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah penanganan di lapangan.

“Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya. Dalam waktu hanya 24 jam lebih sedikit kita sudah melangkah sangat jauh,” katanya.

Namun, pemerintah tidak ingin proses pemulihan hanya mengembalikan NTT pada kondisi sebelum bencana. Pratikno berharap fase rehabilitasi dan rekonstruksi justru menjadi momentum untuk membangun wilayah yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana di masa depan.

“Jadi semoga NTT segera recover. Duka kita yang mendalam kepada para korban. Jadi bencana membuat daerah menjadi lebih baik itu harapan kita. Kita tidak ingin hanya merecover kembali keadaan semula, tapi kita manfaatkan momentum untuk membangun lebih baik,” pungkasnya. (agr/rpi)