Gempa NTT, DPR Minta Kemenkes Jemput Pasien dan Perkuat Layanan Kesehatan Pengungsi

Jakarta, tvOnenews.com – Anggota Komisi IX DPR sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyampaikan duka cita atas peristiwa gempa yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Irma meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat layanan kesehatan bagi korban dan pengungsi gempa. Menurutnya, pelayanan kesehatan perlu dilakukan secara aktif dengan mendatangi pasien yang tidak mampu menuju pos kesehatan.

Ia mengusulkan adanya layanan dokter keliling untuk menjangkau pasien di lokasi pengungsian maupun wilayah terdampak.

"Kementerian Kesehatan harus jemput pasien (datangi) pasien yang tidak sanggup ke pos kesehatan dengan dokter kelilingnya, agar pasien tidak perlu susah menuju ke pos kesehatan dengan tandu dan lain-lain," ujar Irma kepada wartawan, Selasa (18/8/2026).

Menurut Irma, pola layanan tersebut diperlukan agar masyarakat yang mengalami kendala untuk bergerak tetap dapat memperoleh pemeriksaan dan penanganan kesehatan.

Obat ISPA dan Vitamin Dibutuhkan Pengungsi

Baca Juga

Oseltamivir Ampuh Obati Influenza A hingga Sulit Didapat, Kemenkes Beri Peringatan Keras Penggunaannya

Selain layanan kesehatan secara langsung, Irma menyoroti kebutuhan obat-obatan bagi masyarakat yang masih berada di pengungsian.

Ia menyebut obat untuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh sebagai sejumlah kebutuhan yang harus diperhatikan.

"Obat-obatan khusus seperti untuk ISPA dan vitamin daya tahan tubuh juga sangat dibutuhkan oleh para pengungsi selain jamban dan air bersih tentunya," kata Irma.

Kebutuhan tersebut dinilai penting di tengah kondisi masyarakat yang masih harus bertahan di lokasi pengungsian setelah gempa.

Irma juga memasukkan ketersediaan jamban dan air bersih sebagai bagian dari kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dalam penanganan para korban.

Penanganan Bencana Diminta Lebih Terkoordinasi

Lebih lanjut, Irma menyoroti pentingnya koordinasi dalam penanganan bencana. Keberadaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menurut dia, seharusnya dapat mendukung penanganan bencana agar berjalan lebih terkoordinasi.

Ia juga meminta pengalaman dalam penanganan bencana di Aceh dapat menjadi pembelajaran agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

"Kalau tidak salah kan sudah ada Badan Penanggulangan Bencana, harusnya kasus Aceh bisa jadi pelajaran, jangan sampai ada lagi pembuatan sumur bor Rp 150 juta. Kita sebagai wakil rakyat akan mengawal semua kebutuhan anggaran yang digelontorkan untuk kepentingan merevitalisasi dan bantuan pada para pengungsi," tuturnya.