Airlangga: Karhutla Kalimantan Ganggu Ekonomi

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kalimantan mengganggu kegiatan ekonomi di wilayah terdampak.

“Ya tentu dampak perekonomian di wilayah tersebut karena kegiatan ekonomi kan terganggu. Plus perlu ada penanggulangan terhadap karhutla tersebut,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah fokus menangani karhutla.

Terutama karena Indonesia mulai mengalami fenomena El Nino yang rentan meningkatkan risiko kebakaran akibat kondisi yang lebih kering.

“Ya kan sekarang kita sedang perangi karhutla, karena memang dalam situasi seperti sekarang kan sudah masuk ke El Nino. Jadi ada beberapa hal yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengerahkan 12.880 personel gabungan di wilayah Kalimantan, sekaligus menambah sumber air melalui pembangunan dan pengaktifan sumur bor di sejumlah wilayah prioritas.

Baca Juga

Viral! Aksi Heroik Petugas Gabungan Padamkan Karhutla di Kaltara, Dishut: Mereka Terus Berjuang

Penguatan penanganan tersebut difokuskan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dengan menggabungkan patroli, pemantauan titik panas, pemadaman, pembasahan, hingga pendinginan untuk mencegah api kembali muncul.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi melalui keterangan tertulis, mengatakan operasi dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, petugas pemadam, hingga masyarakat.

Dari total personel yang dikerahkan, sebanyak 1.410 personel bertugas di Kalimantan Barat, 10.700 personel di Kalimantan Tengah, dan 770 personel di Kalimantan Selatan.

Personel gabungan yang melibatkan Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, dan masyarakat melakukan pemantauan titik panas serta menindaklanjuti laporan masyarakat.

Penanganan di lapangan meliputi patroli terpadu, pemeriksaan lokasi, pemadaman darat, pembasahan dan pendinginan area terbakar, penyekatan, serta penjagaan kawasan rawan.

Koordinasi dilakukan melalui posko terpadu untuk menentukan lokasi prioritas sekaligus mengarahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan.

“Penanganan tidak hanya diarahkan untuk memadamkan api, tetapi juga memastikan area yang telah terbakar mendapat pembasahan dan pendinginan agar tidak kembali terbakar,” ujarnya.

Untuk mendukung operasi, pemerintah menyiapkan kendaraan, pompa, pompa jinjing, selang pemadaman, tangki fleksibel (flexible tank), alat komunikasi, dan alat pelindung diri.