Hashim Djojohadikusumo Ingatkan Larangan Borong Hunian Terjangkau untuk Kepentingan Pribadi

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengingatkan agar tidak ada pihak yang memborong hunian terjangkau untuk kepentingan pribadi. Ia menegaskan, setiap masyarakat yang berminat harus mendapat kesempatan yang adil untuk memiliki hunian tersebut.

Hashim mengantisipasi adanya pihak yang membeli hunian dalam jumlah besar, terutama jika kualitas bangunan dan lokasinya membuat nilai properti meningkat tajam.

"Kita sudah (jadi) orang Indonesia lama. Jangan nanti ada oknum nakal. Karena pasti kita lihat nanti apalagi mutunya begitu bagus. Lokasi dan mutu bagus nanti nilai tanah dan nilai apartemen akan meningkat tajam. Nah, orang-orang kan tidak bodoh. Ya, so ini yang kita minta betul-betul diperhatikan ya. Jangan diborong," ujar Hashim dalam konferensi pers, Jumat (21/8)

Ia mengingatkan PT KAI (Persero) dan pengelola hunian terjangkau untuk mengantisipasi praktik pembelian melalui pihak lain atau menggunakan nama orang lain. Hashim mencontohkan dari total 3.000 unit hunian, jangan sampai ada satu orang yang membeli ratusan unit dengan menggunakan nama sopir atau pekerja lainnya.

"Dari 3.000 (unit), nanti orang tertentu beli 300 (unit), 500 (unit). Nanti titip siapa? Titip sopirnya. Atas nama sopirnya, atas nama office boy-nya. Kita akui ini sudah terjadi di sejarah Republik Indonesia," jelasnya.

Menurut Hashim, prinsip yang harus diterapkan adalah satu peminat mendapatkan satu hunian agar program tersebut benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. "Kita harus adil, satu pelanggan, satu peminat, satu apartemen," imbuhnya.

Baca Juga

Qodari Harap Proyek Hunian Terjangkau Manggarai Tepat Sasaran bagi Masyarakat yang Membutuhkan

Selain persoalan kepemilikan, Hashim juga menyoroti tantangan pemeliharaan hunian setelah pembangunan selesai. Ia mengatakan, perawatan dan pemeliharaan masih menjadi salah satu kelemahan dalam pengelolaan berbagai proyek di Indonesia. 

Menurutnya, pemerintah dan pengelola tidak boleh hanya memastikan bangunan selesai dengan kualitas baik, tetapi juga harus menjaga kondisinya dalam jangka panjang.

"Titik lemah bangsa Indonesia, menurut saya, saya sudah berbisnis 40 tahun, saya sudah pimpin beberapa perusahaan industri, semen, petrokimia, dan lain-lain, bisnis migas, sudah lama. Titik lemah kita adalah perawatan, pemeliharaan," katanya.