Langkah Pemerintah Bentuk Bursa Mineral Tuai Respons Positif

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) terhadap lebih dari 6.500 transaksi ekspor selama dua bulan 13 hari menemukan potensi tambahan sekitar 5 miliar dolar AS dari perbedaan dan penyesuaian harga.

Hal itu disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD pada 14 Agustus 2026.

Merespons langkah itu, Ikatan Alumni Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (Kageogama) mendukung rencana pemerintah membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) sebagai fondasi Indonesia Reference Price.

BMKS dinilai dapat menjadi instrumen untuk memastikan kekayaan geologi Indonesia diterjemahkan menjadi nilai ekonomi yang transparan, memiliki daya tawar, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa.

Wakil Ketua Umum Kageogama, Mohamad Amin Ahlun Nazar menilai pembentukan BMKS perlu didukung sistem yang mampu menjaga integritas data, kualitas komoditas dan kewajaran transaksi.

Wakil Ketua Umum Kageogama, Mohamad Amin Ahlun Nazar, mengatakan persoalan harga acuan berada pada titik temu antara karakteristik geologi dan mekanisme pasar.

Baca Juga

Tinjau Kondisi Gempa Bumi NTT, Gibran Minta Kepala Daerah Turun Langsung ke Lapangan

Menurutnya nilai mineral tidak ditentukan berdasarkan nama komoditas semata.

Nilai tersebut dipengaruhi tingkat keyakinan atas sumber daya dan cadangan, kadar, mineralogi, unsur pengotor, tingkat perolehan metalurgi, bentuk produk, lokasi, logistik hingga konsistensi mutu.

"Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Tantangan kita adalah membangun rantai kepercayaan yang utuh dari data bor sampai kontrak jual-beli," kata Amin, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

"Kalau data geologi yang membuktikan apa yang kita miliki tidak terhubung dengan standar mutu dan data transaksi yang membentuk harga, kita kehilangan sebagian kendali atas proses penciptaan nilainya," sambungnya.

Amin menilai Indonesia Reference Price tidak boleh hanya menjadi satu angka administratif yang mengabaikan perbedaan karakter setiap komoditas.

Dua produk mineral dengan nama yang sama, kata dia, dapat memiliki nilai berbeda karena dipengaruhi kualitas, spesifikasi, lokasi, biaya pengolahan dan biaya logistik.

Harga acuan yang kuat harus mampu menangkap perbedaan tersebut secara konsisten dan dapat diaudit.

"Harga acuan tidak menjadi kredibel hanya karena diumumkan atau diwajibkan. Sebuah benchmark memperoleh wibawa ketika pelaku pasar percaya pada data di belakangnya, spesifikasinya konsisten, transaksinya cukup dalam, penyelesaiannya dapat diandalkan, dan harganya benar-benar merefleksikan transaksi riil," jelasnya.

Amin juga mengatakan OJK telah membentuk Satuan Tugas Persiapan Pengaturan dan Pengawasan BMKS.

Pemerintah juga menargetkan ketentuan penyelenggaraan bursa dibahas dan diterbitkan pada September 2026 sebelum BMKS mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

Menurutnya jadwal tersebut membuat pembangunan fondasi pasar menjadi pekerjaan yang mendesak.

"Yang harus kita kejar bukan sekadar bursa yang mulai berjalan pada 1 Januari. Yang lebih penting adalah membangun harga acuan yang masih dipercaya lima, sepuluh, bahkan dua puluh tahun kemudian. Kredibilitas tidak bisa diluncurkan dengan seremoni; ia dibangun transaksi demi transaksi," ujar Amin.

Amin melihat BMKS sebagai ruang kolaborasi lintas disiplin dan bukan semata agenda sektor keuangan.

Menurut organisasi tersebut, geolog, ahli sumber daya dan cadangan, metalurgi, pertambangan, lingkungan, logistik, perdagangan, hukum, teknologi dan regulator perlu terhubung dalam satu arsitektur data serta tata kelola.

"Geologi memberi tahu kita apa yang dimiliki bangsa ini. Tata kelola yang kredibel menentukan berapa besar nilainya yang benar-benar tinggal di Indonesia," kata Amin.(raa)