Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT

Maumere, tvOnenews.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.

Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.

Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.

Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.

"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya," ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23/8).

Baca Juga

Tokyo Diguncang Gempa M 5,9 

Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.

Berdasarkan data sementara per Sabtu (22/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.

Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.

Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.

Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan. 

Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.

Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.

"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan," katanya.

Ia menambahkan BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.

Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.

Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.

Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.

Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut.

Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.

"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel," pungkas dia.