Karhutla Kalimantan Tembus Negara Tetangga, Istana Kerahkan Tiga Batalion dan Heli Water Bombing

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan setelah dampaknya mulai dirasakan hingga negara tetangga. Pemerintah memastikan koordinasi lintas sektor terus diperkuat, termasuk melalui komunikasi dengan negara terdampak.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, komunikasi terkait dampak karhutla dilakukan baik secara informal maupun melalui jalur resmi pemerintah. Koordinasi formal dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri.

“Kalau secara informal ada, secara formal juga melalui Pak Menlu tentu ada komunikasi. Makanya kita berusaha secepatnya menangani karhutla,” kata Prasetyo di JCC, Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2026).

Meski situasi karhutla terus menjadi perhatian, pemerintah belum berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus penanganan karhutla. Prasetyo menilai koordinasi lintas sektor yang berjalan saat ini sudah cukup kuat untuk menangani kondisi di lapangan.

“Saya kira belum karena kemarin hasil dari lapangan penganan yang itu koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat. Kalaupun ada keperluan penambahan beberapa peralatan, termasuk heli water boomb, termasuk APD dan penambahan pasukan sudah semua dikerjakan,” ujarnya.

Penguatan operasi dilakukan dengan menambah personel di wilayah terdampak. Prasetyo menyebut tiga batalion tambahan telah mulai diterjunkan untuk memperkuat penanganan karhutla.

Baca Juga

Terkuak, Modus 72 Tersangka Karhutla, Bareskrim: Cara Sengaja, Agar Biaya Operasional Murah

“Dan hari ini penambahan personil dari tiga batalion sudah beroperasi, sama sama kita kroyok,” tegasnya.

Selain penambahan personel, pemerintah juga mengerahkan berbagai kebutuhan pendukung operasi, mulai dari helikopter water bombing, alat pelindung diri (APD), hingga dukungan pasukan.

Dalam pembagian tugas, pemerintah pusat menunjuk sejumlah pejabat tinggi untuk memberikan perhatian khusus terhadap wilayah tertentu. Prasetyo menyebut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Maruli Simanjuntak mendapat tanggung jawab dalam skema tersebut.

“Ya ada Menko Polkam, ada Menko PM ada di situ. Kita bagi semua, KASAD juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah. Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain loh ya. Ini hanya membaki atensi supaya ada percepatan (penanganan),” pungkas Prasetyo. (agr/rpi)