Prabowo Pimpin Rapat Karhutla di Sumsel, Kapolda Sampaikan Laporan dan Hasil Penanganan ke Presiden

Jakarta, tvOnenews.com - Menghadapi musim kemarau 2026, Polda Sumatera Selatan menyampaikan telah memperkuat berbagai langkah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Strategi yang diterapkan mencakup edukasi masyarakat, sinergi lintas instansi, deteksi dini, hingga penegakan hukum.

Upaya itu menjadi perhatian dalam Rapat Penanggulangan Karhutla di Sumatera Selatan Tahun 2026 yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Senin (24/8/2026).

Rapat dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Selatan yang dipimpin Gubernur H. Herman Deru.

Dalam pertemuan itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan jajarannya.

Penanganan Karhutla tidak hanya difokuskan pada pemadaman api, tetapi juga pencegahan sejak dini dan penindakan terhadap pelaku pembakaran lahan.

Antisipasi Karhutla Dilakukan Sejak Awal Tahun

Baca Juga

Dua Negara Tetangga yang Terdampak Kabut Asap akibat Karhutla

Kapolda Sumsel mengatakan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla telah dilakukan sejak awal 2026. Persiapan tersebut dilakukan karena kebakaran hutan dan lahan menjadi ancaman yang berulang setiap tahun.

“Karena Karhutla ini merupakan siklus yang terjadi setiap tahunnya, kami sudah mempersiapkan hal ini mulai dari awal tahun, Bapak Presiden. Pada bulan Februari yang lalu, Bapak Kapolri bahkan hadir mengecek langsung kesiapsiagaan Karhutla sekaligus apel Kamtibmas di wilayah Sumatera Selatan,” papar Irjen Pol. Sandi Nugroho.

Pada sisi pencegahan, Polda Sumsel memperkuat pendekatan hingga tingkat desa. Aparat menggandeng Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta kepala desa untuk memberikan edukasi kepada warga mengenai bahaya dan larangan membuka lahan pertanian dengan cara membakar.

Edukasi tersebut dilakukan secara masif agar masyarakat memahami risiko pembakaran lahan sekaligus ikut mencegah munculnya titik api.

Kapolda menyebut langkah pencegahan juga diperkuat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) sebagai salah satu pedoman bagi aparat di lapangan.

Selain pencegahan, koordinasi dilakukan ketika kebakaran terjadi. Polda Sumsel bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat turut terlibat dalam penanganan kebakaran hingga tahap pascakebakaran, termasuk upaya rehabilitasi.

17 Tersangka Karhutla Ditahan

Pendekatan persuasif yang dilakukan aparat tidak menghilangkan aspek penegakan hukum. Polda Sumsel tetap mengambil tindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran lahan.

Kapolda menegaskan proses hukum dilakukan sebagai bagian dari upaya menekan kasus Karhutla sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku.

“Berdasarkan kegiatan yang sudah kami pantau, saat ini kami telah menangani kasus sebanyak 15 Laporan Polisi (LP). Selama kejadian di kewilayahan, kami juga sudah menahan 17 tersangka. Mudah-mudahan penindakan ini menjadi shock therapy (efek jera) sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat agar tidak terjadi lagi pembakaran hutan di wilayah Sumsel,” tegas Kapolda.

Polda Sumsel juga meminta masyarakat berperan aktif dalam mencegah Karhutla. Pelaporan dini dinilai penting untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan titik api.

Kabid Humas Polda Sumsel menyampaikan bahwa keberhasilan penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Sesuai arahan Bapak Kapolda dalam rapat bersama Bapak Presiden hari ini, penanganan Karhutla yang komprehensif membutuhkan kesadaran kolektif. Penegakan hukum adalah langkah terakhir; yang paling utama adalah pencegahan. Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak membakar lahan dengan alasan apa pun, dan segera melapor kepada Bhabinkamtibmas atau Polsek setempat jika melihat titik api,” ujar Kabid Humas.

Rapat yang dipimpin Presiden Prabowo menekankan penguatan koordinasi dalam menghadapi ancaman Karhutla di Sumsel. Pemerintah pusat, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat diarahkan bergerak secara terpadu.

Polda Sumsel mengandalkan kombinasi deteksi dini, edukasi kepada warga, koordinasi lintas instansi, serta penegakan hukum untuk mencegah kebakaran meluas.

Upaya itu diharapkan dapat membantu Sumatera Selatan menghadapi musim kemarau 2026 tanpa masuk ke kondisi darurat kabut asap. (rpi)