Kemenhut Ultimatum Pemegang Konsesi: Karhutla Tak Bisa Lagi Ditangani Business as Usual

“Teknologi informasi deteksi cepat sudah tersedia dan mudah diakses. Bahkan sistem peringatan dini Kementerian Kehutanan sudah pada tingkatan penyampaian alert kepada para pengelola kawasan,” imbuh Laksmi.

Menurut Kemenhut, sistem tersebut harus diikuti kehadiran nyata pemegang izin di lapangan. Koordinasi dan komando harus dipahami seluruh pihak, termasuk posisi Korwil dan unit pelaksana teknis (UPT) Kemenhut dalam struktur penanganan karhutla.

PBPH juga diminta membuka diri terhadap kerja sama dengan pemegang izin lainnya, pemerintah, aparat, dan masyarakat. Terlebih, risiko kebakaran tidak selalu berhenti pada batas administratif konsesi dan dapat menyebar dalam satu bentang lanskap.

Kemenhut menyatakan keterbukaan informasi mengenai kondisi lapangan juga penting agar pemangku kepentingan dan masyarakat dapat mengetahui perkembangan serta mengambil bagian dalam penanganan karhutla.

“Saat ini kami melakukan validasi data bersama APHI. Data yang akurat penting agar pembinaan maupun langkah penegakan dapat dilakukan secara tepat sasaran,” kata Laksmi.

Di sisi lain, Ketua Umum APHI menyatakan komitmen untuk memperkuat kerja sama antarpemegang PBPH. Salah satu bentuknya ialah berbagi pakai peralatan pemadaman sehingga sumber daya dapat segera digerakkan ketika kebakaran terjadi.

Baca Juga

ISPA Tembus 1.500 Kasus di Kutai Barat, Bakti Sosial Kesehatan Sasar Kelompok Rentan

Selama ini, pemegang PBPH dan APHI telah memberikan dukungan berupa mobilisasi alat berat untuk pembuatan sekat bakar dan akses pemadaman, helikopter water bombing, kendaraan operasional, hingga pengerahan tenaga lapangan dan Regu Pemadam Kebakaran (RPK).

Kemenhut menyambut kontribusi tersebut, tetapi meminta kolaborasi tidak berhenti sebagai respons ketika api sudah membesar. Kerja sama antarpemegang PBPH harus menjadi bagian dari sistem pengendalian karhutla yang berkelanjutan.

Di tengah pengetatan evaluasi, Kemenhut tetap memberikan apresiasi kepada pemegang PBPH yang telah menunjukkan kinerja baik. Namun, standar yang dianggap baik dalam kondisi normal belum tentu cukup ketika menghadapi cuaca ekstrem.

“Kami mengapresiasi pemegang PBPH yang telah menunjukkan kinerja baik, bahkan extraordinary. Praktik-praktik tersebut segera dijadikan acuan dan direplikasi agar standar pengendalian karhutla pada areal konsesi pemanfaatan hutan Indonesia tinggi dan merata. Jangan gara-gara kinerja buruk beberapa pemegang izin menyebabkan keseluruhan citra PBPH di mata publik menjadi rusak,” tegas Laksmi.