Ramai di Media Sosial Terkait Rekening Koordinator AMPB Diblokir, DPR Minta Publik Jangan Terburu-buru Ambil Kesimpulan

Menurutnya, apabila terdapat kewenangan APH dalam pembatasan rekening, penjelasan mengenai dasar dan mekanismenya perlu disampaikan secara resmi oleh institusi terkait.

Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, Firnando memastikan pihaknya tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap BUMN, termasuk sektor perbankan, secara objektif.

"Pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan badan usaha milik negara tetap berjalan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola yang baik," jelasnya. (aag)

Baca Juga

Kompolnas Minta Polisi Hati-hati Blokir Rekening Masyarakat