Botok dan Warga Pati Sempat Menginap di Rumah Gus Dur Sebelum Aksi Unjuk Rasa di DPR

Jakarta, tvOnenews.com - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan sejumlah elemen masyarakat akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8) besok.

Koordinator APMB Supriyono alias Botok dan beberapa masyarakat Pati telah tiba lebih awal di Jakarta sejak Senin (24/8).

Botok menyampaikan, ia dan sejumlah masyarakat Pati yang sampai di Jakarta lebih awal sempat menginap di kediaman keluarga Presiden ke-4 RI Abdurrachman Wahid alias Gus Dur, yaitu di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan.

“Tidur kemarin kita istirahat di rumahnya keluarga Gus Dur ya, di Ciganjur,” ucap Botok di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Namun, malam ini pihaknya tidak akan menginap di sana, sebab keluarga Gus Dur akan menghadiri Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur. Ia tidak memberitahu di mana lokasi rombongannya menginap malam ini.

“Terus karena pagi tadi keluarga Gus Dur ada perjalanan ya ke Jombang menghadiri Muktamar NU, akhirnya kita juga enggak enak, akhirnya kita nanti cari tempat yang lain lah,” tutur Botok.

Baca Juga

Soal Botok Tuding Hakim PN Pati Terima Suap Rp1 Miliar hingga Siram Air, Mahkamah Agung Pasang Badan

Sementara itu, untuk rombongan masyarakat Pati yang lain, sebanyak lima bus sudah berangkat ke Jakarta hari ini. Kata Botok, semua logistik masyarakat yang menuju ke Jakarta merupakan hasil dari swadaya masyarakat.

“Ya, swadaya dari teman-teman dan donasi dari masyarakat,” katanya.

Botok pun membantah ada pihak yang menunggangi aksi besok melalui uang donasi yang diberikan. Aksi demonstrasi ini murni bergerak atas keresahan masyarakat terhadap pemerintah.

“Tidak ada ya tunggang-tunggangan. Kita dibekingi geng Solo, kita dibekingi geng penguasa, enggak ya. Kita tidak kenal geng Solo, kita enggak kenal geng penguasa. Ini ada murni gerakan rakyat, rakyat biasa yang berasal dari kampung,” ucapnya.

Aksi demonstrasi besok akan mengangkat isu terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Masyarakat mendesak RUU itu disahkan secepatnya.(saa/raa)