Botok Cs Minta Pimpinan DPR Mundur Jika Pengesahan RUU Perampasan Aset Molor

Jakarta, tvOnenews.com - Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok meminta agar pimpinan DPR RI mundur dari jabatannya jika pengesahan Rancangan Undang-undang atau RUU Perampasan Aset molor dari kesepakatan yaitu paling lambat 15 Desember 2026.

Hal itu disampaikan Botok dalam audiensi dengan pimpinan DPR RI di ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Pimpinan DPR yang hadir antara lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.

"Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terealisasi, mundur lagi dengan alasan A-B-C-D-E-F-G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua," kata Botok di ruang audiensi.

"Seperti contoh, maaf Pak Dasco nggih, beliau siap mengundurkan diri, Pak Saan Mustopa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucun juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terealisasi," sambungnya.

Botok dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan agar RUU Perampasan Aset disahkan sesuai dengan kesepakatan.

Baca Juga

Soal Botok Tuding Hakim PN Pati Terima Suap Rp1 Miliar hingga Siram Air, Mahkamah Agung Pasang Badan

Sebelumnya diberitakan, DPR RI menyetujui agar Rancangan Undang-undang atau RUU Perampasan Aset akan disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026.

Hal tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Awalnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa DPR akan mengesahkan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026.

“Saya katakan bahwa ini bukan lagi target tapi sudah dapat dipastikan undang-undang perampasan aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026,” kata Habiburokhman.

Dia menjelaskan pada 16 September 2025, Komisi III telah memberikan penugasan kepada Badan Keahlian untuk membuat naskah akademik dan draf RUU Perancangan Aset.

“15 April, 15 Januari 2026 tim tersebut sudah menyampaikan ke kami,” ungkap Habibur.

Draf tersebut kemudian masih dibahas sampai hari ini. Habibur menyebut Komisi III DPR telah memanggil 50 narasumber untuk memberikan masukan.