PLTS 100 GWp sebagai Ujian Transisi dan Penguatan Ketahanan Energi Nasional

Jakarta, tvOnenews.com — Peluncuran Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) menjadi momentum strategis dalam mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat ketahanan dan kemandirian energi Indonesia. 

Dengan 14 proyek tahap awal berkapasitas total 5.300 MWp, program ini menjadi bentuk konkret pemerintah dalam menterjemahkan target swasembada energi melalui pengembangan infrastruktur energi terbarukan dalam skala besar.

Program PLTS 100 GWp juga membuka ruang bagi Indonesia untuk semakin mengoptimalkan potensi energi surya domestik, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, sekaligus memperluas pemanfaatan listrik bersih untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri nasional.

Kepala Pusat Energi dan Pangan INDEF, Abra Talattov, mengatakan pengembangan PLTS dalam skala besar dapat memperkuat ketahanan energi dengan mengoptimalkan sumber daya domestik sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil. 

Program ini juga membuka peluang untuk menekan penggunaan BBM dalam pembangkitan, memperluas elektrifikasi wilayah 3T, dan menyediakan pasokan listrik hijau bagi industri.

“Potensi tersebut baru dapat diwujudkan apabila pembangunan PLTS dirancang sebagai bagian dari transformasi sistem kelistrikan secara menyeluruh, bukan semata-mata sebagai penambahan kapasitas pembangkit,” ujar Abra.

Baca Juga

Program PLTS 100 Gigawatt Presiden Prabowo, Banyuwangi jadi Prioritas

Menurut Abra, pengembangan PLTS dalam skala besar perlu berjalan selaras dengan proyeksi pertumbuhan permintaan listrik, kondisi sistem kelistrikan di setiap wilayah, kesiapan jaringan, serta tahapan penambahan pembangkit dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). 

Perencanaan yang terukur akan menjadi fondasi penting agar pertumbuhan kapasitas energi surya dapat memberikan manfaat optimal bagi sistem ketenagalistrikan nasional.

Seiring dengan pengembangan pembangkit energi surya, penguatan infrastruktur pendukung juga menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas sistem kelistrikan nasional. 

Karakter produksi PLTS yang bergantung pada kondisi cuaca dapat diimbangi melalui penguatan transmisi, interkoneksi antarsistem, digitalisasi jaringan, serta penyediaan fasilitas penyimpanan energi.

Rencana pengembangan PLTS 1.000 MWp dengan Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 3.300 MWh di Bali dapat menjadi salah satu model awal pengembangan ekosistem energi terbarukan yang terintegrasi.

Pengembangan tersebut sekaligus membuka ruang bagi penguatan pengalaman dan kapasitas nasional dalam mengelola pembangkit energi terbarukan berskala besar serta teknologi penyimpanan energi.

Dari sisi pembiayaan, kebutuhan investasi sekitar US$71,3 miliar atau setara Rp1.140 triliun menjadi peluang untuk mendorong masuknya investasi sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, PLN, pengembang, dan lembaga pembiayaan. Skema pendanaan yang sehat dan pembagian risiko yang proporsional akan menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan pengembangan program.

“Potensi efisiensi subsidi sebesar Rp73,9 triliun per tahun perlu didukung metodologi dan asumsi yang transparan. Perhitungannya harus memasukkan biaya pembangunan jaringan, penyediaan BESS, pengaturan keseimbangan sistem, serta kewajiban pembayaran kepada pembangkit eksisting,” jelas Abra.

Di sisi lain, Program PLTS 100 GWp memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak pertumbuhan industri energi surya nasional. Pengembangan proyek dalam skala besar dapat menciptakan pasar bagi industri panel surya, inverter, baterai, kabel, hingga jasa rekayasa, konstruksi, dan pemeliharaan.

Proyeksi penciptaan sekitar 5,5 juta lapangan kerja juga menunjukkan besarnya peluang ekonomi yang dapat muncul dari pengembangan ekosistem energi surya. Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, penguatan kebijakan tingkat komponen dalam negeri perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas, skala produksi, transfer teknologi, serta daya saing industri komponen domestik.

Program ini pada akhirnya tidak hanya dapat mempercepat bauran energi terbarukan, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun kapasitas industri nasional dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.

Rencana eliminasi PLTU sebesar 12,48 GW juga menjadi bagian penting dari agenda transisi energi. Pelaksanaannya perlu dilakukan secara terukur dan bertahap dengan mempertimbangkan keandalan sistem kelistrikan, kesiapan pengganti kapasitas pembangkit, serta keberlanjutan investasi di sektor ketenagalistrikan.

Pemerintah juga perlu menyiapkan peta jalan yang jelas mengenai pembangkit yang akan dipensiunkan, penyelesaian kontrak dengan produsen listrik swasta, sumber pembiayaan pensiun dini, serta perlindungan bagi pekerja dan daerah yang perekonomiannya masih bergantung pada industri batu bara.

“Program PLTS 100 GWp merupakan ujian besar bagi kemampuan Indonesia mengelola transisi energi secara terencana dan berkelanjutan. Keberhasilannya harus tercermin pada penyediaan listrik yang semakin bersih, andal, dan terjangkau, sekaligus memperkuat industri nasional. Karena itu, pemerintah perlu memastikan tata kelola yang transparan, tahapan pembangunan yang realistis, serta konsistensi antara target transisi energi, kebutuhan sistem, kemampuan fiskal, dan kesehatan keuangan PLN,” pungkas Abra.