Bima Arya Minta Daerah Tak Lagi Cuma Andalkan SDA, Otonomi Harus Ciptakan Nilai Ekonomi

“Dari resource based decentralization menuju value creation based decentralization. Jadi daerah-daerah kita dorong, kita minta, kita semangati, kita berikan motivasi. Tidak hanya berdasar resource saja, tetapi ada value creation di sana,” tegas Bima.

Dengan pendekatan tersebut, sumber daya yang dimiliki daerah diharapkan tidak hanya menjadi komoditas, tetapi dapat dikembangkan melalui proses ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.

2. Daerah Jangan Saling Bersaing, tapi Berkolaborasi

Perubahan kedua menyangkut hubungan antarwilayah. Bima mendorong agar daerah tidak lagi melihat satu sama lain hanya sebagai pesaing.

Sebaliknya, kerja sama antardaerah perlu diperkuat untuk membangun rantai pasok, mengoptimalkan potensi ekonomi, serta menciptakan pertumbuhan yang saling mendukung.

Kolaborasi tersebut dinilai penting karena potensi ekonomi suatu daerah dapat saling melengkapi dengan daerah lainnya. Dengan demikian, pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat membentuk ekosistem ekonomi yang lebih kuat.

Baca Juga

8 Kawasan Bersiap Olah Sampah Jadi Listrik

3. Pemda Harus Jadi Penggerak Pembangunan

Transformasi ketiga adalah mengubah posisi pemerintah daerah dari sekadar lembaga yang membelanjakan anggaran menjadi penggerak pembangunan.

Bima mendorong Pemda membuka ruang investasi, mengurangi berbagai hambatan, mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Perubahan peran tersebut diharapkan membuat pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu menciptakan kondisi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.

80 Persen Kepala Daerah Disebut Pendatang Baru

Bima menilai keberhasilan perubahan paradigma tersebut sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan di daerah.

Hal itu menjadi perhatian karena sebagian besar kepala daerah saat ini merupakan pemimpin baru yang belum memiliki banyak pengalaman dalam menjalankan pemerintahan.

“80 persen kepala daerah adalah pendatang baru, newcomer. Dan sebagian besar gen X ada milenial [juga ada]. Jadi tidak lagi baby boomers. Jadi muda-muda dan bukan incumbent. Di satu sisi ini harapan baru, di sisi lain mereka belum banyak pengalaman,” ungkap Bima.

Menurutnya, kondisi tersebut menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Banyaknya pemimpin baru dapat menjadi energi baru untuk melahirkan inovasi di daerah.

Namun, pada saat yang sama, kepala daerah yang belum banyak memiliki pengalaman membutuhkan penguatan kapasitas dan pendampingan agar berbagai kebijakan yang dihasilkan tetap berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.