Wakil Ketua MPR RI Ibas Dorong BKMT Perkuat Mengawal Berbagai Aspirasi Masyarakat
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI mendorong Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) untuk terus memperkuat peran strategisnya sebagai kekuatan sosial sekaligus mitra dalam mengawal berbagai aspirasi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Silaturahim Kebangsaan bersama Pimpinan Pusat BKMT yang mengangkat tema “Membangun Komunikasi, Mengawal Aspirasi dan Bersinergi untuk Kemajuan Bangsa," kegiatan berlangsung di Rumah Kebangsaan MPR RI, Jakarta.
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Umum BKMT Dr. Syifa Fauzia beserta jajaran pimpinan dan pengurus BKMT, Ketua Umum IPEMI Inggrid Kansil, Sekjen Majelis Dzikir Ani Yudhoyono, Mariana Harahap, serta sejumlah anggota DPR/MPR RI Fraksi Partai Demokrat dari Komisi VIII, IX, X, dan XI.
Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro atau Ibas menekankan bahwa silaturahim antara parlemen dan BKMT tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial. Forum tersebut harus menjadi ruang untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat sekaligus membangun langkah konkret.
“Ini bukan sekadar pertemuan formal. Ini adalah pertemuan hati. Ini adalah silaturahim kebangsaan. Yang lebih penting, ini adalah kesempatan untuk saling mendengar, saling menguatkan, dan bersama-sama memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia,” ujar Ibas dalam keterangannya, Jumat (26/8/2026).
Edhie Baskoro juga menilai BKMT memiliki modal sosial yang sangat besar, karena keberadaan majelis taklim yang tersebar di berbagai daerah bukan hanya penting dalam penguatan kehidupan keagamaan, tetapi juga berpotensi menjadi kekuatan dalam pemberdayaan masyarakat.
Ibas menempatkan perempuan sebagai salah satu kekuatan penting dalam membangun ketahanan keluarga dan masyarakat.
“BKMT adalah tempat ilmu bertemu dengan pengabdian. Tempat perempuan bertemu dengan kekuatan. Karena itu, kita harus siap bersinergi dan siap berkolaborasi,” kata Ibas Yudhoyono.
Dia menegaskan, kekuatan perempuan dan komunitas tidak boleh diremehkan, karena ketika perempuan bergerak, keluarga ikut bergerak, ketika keluarga bergerak, masyarakat ikut bergerak, dan ketika masyarakat bergerak dengan arah yang positif, bangsa akan ikut maju.
Karena itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat mengajak BKMT untuk menjadi bagian dari gerakan sosial yang lebih banyak menghadirkan solusi daripada memperbesar persoalan.
“Jangan setiap hari kita memperbesar masalah. Mari kita perbesar solusi. Masih ada tantangan, tetapi ada peluang jika kita bersatu,” tegasnya.
Dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Ibas menegaskan pentingnya membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara BKMT dengan parlemen.
Berbagai isu yang menjadi perhatian BKMT memiliki keterkaitan langsung dengan bidang kerja sejumlah komisi di DPR RI.
Komisi VIII memiliki ruang kerja yang erat dengan persoalan agama, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Komisi IX berkaitan dengan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Komisi X berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan, dan generasi muda.
Sementara Komisi XI berkaitan dengan keuangan negara, perencanaan pembangunan, dan sektor keuangan.
“Artinya, aspirasi BKMT memiliki banyak pintu untuk diperjuangkan di parlemen. Tugas kita adalah membuat pintu-pintu itu saling terhubung,” ujar EBY.
Edhie Baskoro mengatakan, keterhubungan tersebut penting agar aspirasi yang tumbuh di tengah masyarakat tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi masukan bagi proses penyusunan kebijakan.
Sebab itu, BKMT diminta terus menyampaikan pandangan dan masukan mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial, UMKM, ekonomi masyarakat, dan ketahanan keluarga.
Ajakan Ibas untuk membuka ruang kolaborasi kemudian mendapat respons konkret dari sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang hadir.
Sejumlah gagasan lintas komisi muncul dengan bidang yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas BKMT.
Dari Komisi VIII DPR RI, anggota Komisi VIII Nanang Samodra menawarkan program pendampingan sertifikasi halal yang dapat melibatkan perempuan dan para ustazah di lingkungan majelis taklim.
Nanang mengingatkan bahwa kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan akan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026.
Kondisi tersebut sekaligus dapat menjadi peluang bagi anggota BKMT untuk mengambil peran sebagai pendamping halal bagi pelaku UMKM.
“Ibu-ibu majelis taklim berkesempatan menjadi pendamping halal, membantu masyarakat UMKM memproses kehalalannya dengan cara self-declare,” ujar Nanang.
Nanang menyebut, pendamping halal yang berhasil mendampingi proses hingga terbitnya sertifikat dapat memperoleh insentif sekitar Rp150.000 per produk.
Dengan demikian, aktivitas keagamaan dan sosial di lingkungan majelis taklim dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, menawarkan kolaborasi dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dapat dirangkaikan dengan berbagai agenda BKMT melalui kerja sama dengan Poltekkes dan Dinas Kesehatan setempat.
Cellica melihat jaringan BKMT hingga tingkat masyarakat sebagai kekuatan untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan.
Selain itu, Celica juga mendorong agar para ustaz dan guru ngaji yang selama ini banyak berada dalam sektor informal mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Guru ngaji adalah salah satu pekerja informal yang bisa kami fasilitasi. Iurannya terjangkau, tetapi cakupan perlindungannya sangat bermanfaat bila terjadi kecelakaan kerja,” katanya.
Gagasan kolaboratif juga disampaikan Ketua Umum IPEMI, Inggrid Kansil, yang mengusulkan penguatan ketahanan keluarga serta kajian bagi generasi muda, khususnya Gen Z, melalui kolaborasi antara IPEMI, BKMT, dan Majelis Taklim Ani Yudhoyono.
Beragam gagasan tersebut memperlihatkan bahwa silaturahim antara BKMT dan parlemen dapat dikembangkan menjadi kerja sama yang lebih konkret, mulai dari kesehatan, perlindungan pekerja informal, sertifikasi halal, pemberdayaan UMKM, pendidikan, hubungan internasional, pariwisata halal, hingga penguatan keluarga dan generasi muda.
Load more