KPK Geledah Kantor Disdik Kabupaten Bogor, Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/8/2026).

Setelah melakukan penggeledahan di kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sehari sebelumnya, KPK langsung geledah kantor Dinas Pendidikan (Disdik).

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan tersebut dimaksudnya karena penyidik saat ini sedang fokus mendalami soal proses pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan.

"Sampai dengan saat ini, penyidik masih fokus untuk melakukan pendalaman PBJ di lingkup Disdik Kabupaten Bogor," katanya, Sabtu (29/8/2026).

Sebelumnya, penggeledagan tersebut merupakan upaya penyidik mencari alat bukti yang relevan terkait dugaan korupsi pengadaan.

"Penggeledahan tersebut dalam rangka untuk mencari dan menemukan alat bukti maupun petunjuk yang relevan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor," kata Budi, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga

Lawan Dakwaan Jaksa, Kubu Febrie Adriansyah Sampaikan Eksepsi dalam Sidang Hari Ini

Adapun beberapa waktu lalu, KPK telah melakukan kegiatan penyelidikan di Kabupaten Bogor sejak Kamis (20/8/2026) malam.

Penyelidikan yang dilakukan terkait dugaan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara khususnya di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Saat itu pula telah dilakukan gelar perkara di tingkat pimpinan dan diputuskan terkait dengan perkara tersebut untuk naik ke tahap penyidikan.

Meski begitu perkara ini masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum. Sehingga pihaknya belum menetapkan tersangka.

Di sisi lain dalam penyidikan lanjutan, KPK mencium adanya dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor.

"Selain itu (upah pungut), juga ada pengadaan barang dan jasa," kata Plt Direktur Penyidikan, Achmad Taufik Husein dikutip Sabtu (22/8/2026). (aha/nba)