Pemerintah Bantu Korban Gempa NTT, Terbitkan Kembali Dokumen Hilang

Jakarta, tvOnenews.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan 11.225 dokumen kependudukan bagi warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dokumen tersebut diterbitkan melalui layanan administrasi kependudukan (adminduk) jemput bola di tujuh kabupaten terdampak hingga Sabtu (29/8).

Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan, pemulihan dokumen administrasi kependudukan menjadi kebutuhan mendesak agar warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh hak-hak dasarnya.

"Dokumen kependudukan seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga sering kali hilang atau rusak tertimbun bangunan saat bencana terjadi. Padahal, berkas tersebut merupakan kunci utama bagi warga untuk mengakses bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi pemukiman. Negara hadir langsung ke posko pengungsian agar urusan adminduk warga bisa selesai di tempat tanpa pungutan biaya," ujar Teguh.

Gempa bumi magnitudo 7,7 yang berpusat di Kabupaten Nagekeo pada 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB berdampak pada sejumlah wilayah di Pulau Flores. Bencana tersebut menyebabkan lebih dari 100 orang meninggal dunia, 1.603 orang luka-luka, dan lebih dari 180 ribu warga mengungsi.

Merespons kondisi tersebut, Ditjen Dukcapil membentuk Tim Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi NTT yang diterjunkan ke tujuh kabupaten terdampak sejak 24 Agustus 2026. Selama dua hari pelaksanaan layanan jemput bola, tim Ditjen Dukcapil bersama Dinas Dukcapil setempat telah menerbitkan 11.225 dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Pelayanan dilakukan secara serentak di Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat. Teguh menyampaikan, pola pelayanan disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran lokasi pengungsian.

Baca Juga

Profil Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi Nonaktif yang Jabatannya Dicopot Kemendagri

"Setiap tim lapangan dibekali perangkat perekaman dan pencetakan portabel, pasokan blangko KTP-el, hingga jaringan internet satelit. Kami tidak membuka layanan statis menunggu masyarakat datang, melainkan menyisir posko-posko pengungsian dan desa terdampak agar pencetakan KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, maupun dokumen kependudukan lainnya bisa langsung diserahkan kepada pemohon," kata Teguh.

Layanan jemput bola dilakukan untuk memastikan pelayanan adminduk tetap berjalan meski sejumlah fasilitas pelayanan di daerah terdampak mengalami kerusakan. Dengan layanan tersebut, warga tidak perlu datang ke kantor pelayanan yang terdampak bencana. Seluruh layanan penerbitan dokumen kependudukan diberikan tanpa pungutan biaya.

Dokumen yang diterbitkan dapat langsung dimanfaatkan warga untuk berbagai kebutuhan pascabencana, antara lain mengakses bantuan sosial dan logistik, memperoleh layanan kesehatan, mendaftarkan kembali anak ke sekolah, serta mendukung pengurusan bantuan pemulihan rumah.(Ist)