Anak Krakatau Erupsi, BNPB Sebut Banten-Lampung Belum Tetapkan Status Darurat
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap sejumlah wilayah di Banten dan Lampung. Namun hingga Minggu (6/9/2026), belum ada pemerintah kabupaten maupun provinsi di dua wilayah tersebut yang menetapkan status kedaruratan bencana.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan, penetapan status kedaruratan menjadi salah satu mekanisme bagi pemerintah daerah untuk meminta dukungan penanganan dari pemerintah pusat melalui BNPB.
“Kami informasikan rekan-rekan media, belum ada satu pun Pemerintah Kabupaten dan Provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung ini, yang menetapkan status kedaruratan,” kata Suharyanto dalam konferensi pers erupsi Gunung Anak Krakatau yang digelar secara daring, Minggu (6/9/2026)
Menurut Suharyanto, status kedaruratan memungkinkan pemerintah daerah mengajukan dukungan kepada pemerintah pusat melalui BNPB untuk memperkuat penanganan di lapangan.
Meski status tersebut belum ditetapkan, BNPB tidak menunggu pemerintah daerah mengambil langkah tersebut untuk mulai melakukan pemantauan.
“Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan Pemerintah Pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian sekali lagi, kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan,” ujarnya.
BNPB sebelumnya telah mengirimkan tim pendahulu untuk memantau langsung kondisi di wilayah terdampak. Tim tersebut ditugaskan untuk melihat perkembangan erupsi sekaligus dampaknya terhadap masyarakat.
Suharyanto menegaskan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun antarlembaga pemerintah pusat akan terus dilakukan untuk memastikan perkembangan situasi dapat diketahui secara cepat.
“Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga,” katanya.
Koordinasi tersebut juga dilakukan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terutama untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan kondisi erupsi dan potensi dampaknya.
“Tadi juga kami sudah berkomunikasi langsung dengan Kepala BMKG (Teuku Faisal Fathani) terkait dengan perkembangan situasi menit per menit, jam per jam,” tutur Suharyanto.
Selain BMKG, BNPB juga menerima arahan dari Kementerian Kesehatan serta menyampaikan perkembangan penanganan kepada Presiden. Langkah tersebut menunjukkan pemerintah pusat mulai memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
“Mendapat arahan juga dari Bapak Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin) dan kami juga laporkan kepada Bapak Presiden terkait langkah-langkah ini. Tentu saja koordinasi antar lembaga pemerintah pusat ini terus berjalan,” ucap Suharyanto. (agr)
Load more