Erupsi Anak Krakatau, BGN Setop Sementara MBG di Daerah Terapkan PJJ

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Penyesuaian tersebut dilakukan menyusul penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai upaya melindungi peserta didik dan seluruh warga satuan pendidikan dari dampak kondisi darurat.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati mengatakan penyesuaian operasional diperlukan agar program MBG tetap dapat berjalan secara aman dan menyesuaikan situasi kedaruratan di setiap wilayah terdampak.

"PJJ mulai diterapkan pada 7 September 2026, dengan durasi yang menyesuaikan kondisi dan kebijakan pemerintah daerah masing-masing," kata Hida di Jakarta, Senin (7/9/2026)

Dengan tidak berlangsungnya pembelajaran tatap muka, distribusi MBG untuk penerima manfaat di satuan pendidikan juga dihentikan sementara selama kebijakan PJJ diberlakukan.

“Keselamatan peserta didik dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam penyesuaian operasional MBG. Ketika proses pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh, mekanisme pemberian MBG di sekolah juga perlu disesuaikan agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran, aman, dan selaras dengan kebijakan penanganan kondisi darurat,” ujarnya.

Baca Juga

Ini Cara Refund dan Reschedule Penerbangan yang Batal Imbas Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau

Penerapan PJJ tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembelajaran dalam Situasi Darurat.

Kedua regulasi itu menjadi salah satu landasan untuk memastikan kegiatan pendidikan tetap mengutamakan keselamatan dan kesiapsiagaan ketika satuan pendidikan menghadapi bencana atau kondisi darurat.

Berdasarkan data per Rabu (6/9), pelaksanaan PJJ di daerah terdampak memiliki durasi berbeda sesuai perkembangan situasi.

Di Lampung, PJJ diberlakukan selama dua hari, yakni 7–8 September 2026. Sementara di Banten, pembelajaran jarak jauh berlangsung selama tiga hari, 7–9 September 2026.

Adapun di DKI Jakarta, PJJ mulai diterapkan pada 7 September 2026. Pemerintah daerah belum menetapkan batas waktu dan akan menentukan durasinya berdasarkan perkembangan kondisi serta kebijakan berikutnya.

Hida menekankan bahwa penghentian sementara MBG di sekolah bukan berarti program tersebut dihentikan. Kebijakan itu merupakan penyesuaian mekanisme operasional karena proses pembelajaran berubah selama kondisi darurat.

“Penyesuaian ini bersifat sementara dan mengikuti dinamika kondisi di masing-masing wilayah. BGN akan terus memantau perkembangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait agar operasional MBG dapat kembali disesuaikan ketika kondisi memungkinkan,” katanya.

BGN terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan pembaruan informasi mengenai situasi di daerah terdampak.

Koordinasi lintas sektor tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah operasional selanjutnya, termasuk memastikan kesiapan satuan pendidikan dan penyelenggara MBG saat kegiatan belajar mengajar secara langsung kembali dilaksanakan.

Dalam menjalankan MBG, BGN menempatkan aspek keselamatan penerima manfaat sebagai bagian penting dari seluruh proses penyelenggaraan program.

Karena itu, perubahan operasional akan ditetapkan dengan memperhatikan kondisi lapangan, keputusan pemerintah daerah, serta kesiapan satuan pendidikan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pelaksanaan MBG di daerah terdampak nantinya akan kembali disesuaikan dengan kebijakan pembelajaran dan perkembangan kondisi kebencanaan di masing-masing wilayah.

"BGN berkomitmen menjaga keberlanjutan Program MBG dengan memastikan pelaksanaannya tetap aman, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat," katanya. (nba)