Gandeng BRIN, BNPP RI Bahas Model Desentralisasi Adaptif untuk Pengelolaan Wilayah Perbatasan

“Perbatasan ada perbatasan darat, ada perbatasan laut. Karakteristik dan kekhasannya berbeda. Potensinya juga beragam,” kata Siti.

Siti menjelaskan, BRIN mengembangkan gagasan Adaptive Asymmetric Decentralization Model for Border Governance sebagai pendekatan yang memungkinkan distribusi kewenangan dilakukan secara adaptif sesuai karakteristik wilayah perbatasan. Model tersebut mencakup kebijakan, kelembagaan, serta instrumen pemerintahan yang disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas daerah.

Model tersebut terdiri atas lima komponen utama, yaitu konteks struktural, core governance model, mekanisme desentralisasi adaptif-asimetris, differentiated border governance, dan governance outcome.
 
Komponen tersebut mencakup aspek geopolitik dan keamanan, disparitas sosial ekonomi, kerangka hukum dan kelembagaan, distribusi kewenangan, kapasitas fiskal, koordinasi, pengawasan, serta penguatan kapasitas pemerintahan.

“Pengelolaan wilayah perbatasan perlu menekankan adanya distribusi kewenangan yang adaptif. Kita tidak bisa business as usual. Digitalnya kita gunakan dan sumber daya manusianya kita latih,” ungkap Siti.

Melalui pendekatan differentiated border governance, karakteristik perbatasan darat dan laut ditempatkan dalam kerangka pengelolaan yang berbeda. Perbatasan darat lebih menekankan aspek keamanan, konektivitas, dan hubungan sosial lintas batas, sedangkan perbatasan laut menitikberatkan pada kedaulatan maritim, ekonomi kelautan, dan pengawasan kawasan laut.

Siti juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah, governability, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan. Pendekatan multilevel governance dinilai diperlukan untuk memastikan pembagian peran dan pelaksanaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah berjalan secara efektif.

Baca Juga

Kajian BRIN dan DEN: Pemanfaatan Energi Nuklir Tuntut Kesiapan Tata Kelola dan Ekosistem Nasional

Audiensi tersebut turut membahas sejumlah agenda penelitian, antara lain identifikasi persoalan pengelolaan wilayah perbatasan dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah, penggalian pengalaman pemangku kepentingan, serta pengujian relevansi model Adaptive Asymmetric Decentralization dengan kondisi empiris di lapangan.

Pembahasan antara BNPP RI dan BRIN diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengembangan tata kelola perbatasan yang lebih sesuai dengan karakteristik setiap wilayah, sekaligus mendukung penyelenggaraan pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan. (rpi)