KPK Periksa Kepala Bulog Jateng soal Dugaan Korupsi Bansos Beras 2020

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah, Sri Muniati, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras bagi keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan tersebut. Sri Muniati menjadi salah satu dari puluhan saksi yang dipanggil penyidik untuk mendalami perkara penyaluran bansos beras tahun 2020.

"SRM, Kepala BULOG Kanwil Jawa Tengah," kata Budi kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).

Pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan di Polres Kabupaten Brebes. Namun, KPK belum membeberkan secara rinci materi yang akan didalami penyidik terhadap Sri maupun saksi lainnya.

38 Saksi Dipanggil KPK

Selain Sri Muniati, KPK memanggil 37 saksi lain yang berasal dari unsur pemerintah daerah, pendamping PKH, hingga koordinator kabupaten PKH.

Baca Juga

Belum Pernah Dapat Bansos? Begini Cara Daftar PKH dan BPNT Online

Sejumlah pejabat yang dipanggil antara lain Kepala Dinas Sosial Brebes tahun 2020 H Masfuri dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember Lingga Diputra.

Berikut daftar 38 saksi yang dipanggil KPK:

1. H Masfuri - Kepala Dinas Sosial Brebes Tahun 2020

2. H Hasan Basri - Kepala Bidang Bansos Brebes Tahun 2020

3. Agus Dwi Pangaribowo - Korkab PKH Brebes 2020

4. Fatah El Zaman - Korkab PKH Brebes 2020

5. Sugeng Siswandi - Korkab PKH Brebes 2020

6. Hendrik Maulana - Korkab PKH Brebes 2020

7. Mahmud Sobirin - Pendamping Kecamatan Brebes

8. Mohammad Aris - Pendamping Kecamatan Brebes

9. Lutfi Maulana - Pendamping Kecamatan Brebes

10. Gistantika Eva Kurniati - Pendamping Kecamatan Brebes

11. Dede Kurniawan - Pendamping Kecamatan Wanasari

12. Komarudin - Pendamping Kecamatan Wanasari

13. Debi Setia Budi - Pendamping Kecamatan Wanasari

14. Asif Awaludin - Pendamping Kecamatan Wanasari

15. Abdul Wahid - Pendamping Kecamatan Bulakamba

16. Jamaludin Al Afgani - Pendamping Kecamatan Bulakamba

17. Slamet Jaya - Pendamping Kecamatan Bulakamba

18. Munzi Tamrin - Pendamping Kecamatan Bulakamba

19. Mohamad Rizqi Fajri Maulana - Kabid Linjamsos Kabupaten Jember

20. Wiwik Puspa Dewi - Kabid Dayasos Kabupaten Jember

21. Lingga Diputra - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember

22. Puput Indra Satria - Korkab Jember 2020

23. Multazam Maulana - Korkab Jember 2020

24. Otong Muji Nugroho - Korkab Jember 2020

25. Hariyono - Korkab Jember 2020

26. Abd Salam - Pendamping Kecamatan Kalisat

27. Agus Hani Wafi - Pendamping Kecamatan Kalisat

28. Syamsul Heri Mastrianto - Pendamping Kecamatan Kalisat

29. Arief Lukman Febrianto Amirudin - Pendamping Kecamatan Kalisat

30. Dodik Sugeng Prasetyo - Pendamping Kecamatan Ledokombo

31. Hendra Gani - Pendamping Kecamatan Ledokombo

32. Muhammad Toha - Pendamping Kecamatan Ledokombo

33. Mohammad Wasil - Pendamping Kecamatan Ledokombo

34. Lutfi Zaenurullah - Pendamping Kecamatan Sumberbaru

35. Vany F. Martin - Pendamping Kecamatan Sumberbaru

36. Muhammad Mufid - Pendamping Kecamatan Sumberbaru

37. Husnul Karunianingtias - Pendamping Kecamatan Sumberbaru

38. Sri Muniati - Kepala Bulog Kanwil Jawa Tengah

KPK Dalami Penyaluran Bansos Tak Sesuai Kontrak

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam distribusi bansos beras yang dilaksanakan pada 2020. KPK sebelumnya telah memeriksa Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) alias Rudy Tanoe.

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami proses dan mekanisme pengadaan hingga penyaluran bansos beras.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya mengatakan terdapat dugaan ketidaksesuaian antara pelaksanaan distribusi bansos dengan kontrak yang telah disepakati.

Sesuai ketentuan dalam kontrak, bantuan beras seharusnya disalurkan langsung hingga ke rumah penerima manfaat. Namun, dalam pelaksanaannya, bansos disebut hanya disalurkan sampai tingkat kelurahan.

"Namun demikian, penyaluran yang dilakukan oleh para distributor ini, para vendor yang mengerjakan pengadaan penyaluran bansos beras ini tidak sampai ke titik penerima, tapi hanya sampai di kelurahan-kelurahan," ujar Budi pada Rabu (12/8).

Menurut KPK, kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari mekanisme yang telah ditetapkan dalam kontrak antara Kementerian Sosial (Kemensos) dengan penyedia jasa.

Selain mekanisme distribusi, penyidik juga mendalami nilai kontrak serta biaya yang dikeluarkan dalam proses penyaluran bantuan sosial tersebut.

Rudy Tanoe Jadi Tersangka

Dalam perkembangan perkara ini, Rudy Tanoe telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

KPK sebelumnya mengumumkan adanya lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi distribusi bansos Kemensos tahun 2020. Lima tersangka tersebut terdiri dari tiga orang dan dua korporasi.

Selain menetapkan tersangka, KPK juga telah mencegah empat orang bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan perkara.

Empat orang tersebut yakni:

• Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT), Komisaris Utama PT Dosni Roha.

• Herry Tho (HT), Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021-2024.

• Kanisius Jerry Tengker (KJT), Direktur Utama DNR Logistics tahun 2018-2022.

• Edi Suharto (ES), Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos.

Pemeriksaan terhadap Sri Muniati dan puluhan saksi lainnya dilakukan untuk mendukung proses penyidikan KPK dalam mengusut dugaan penyimpangan penyaluran bansos beras tahun 2020.