Konflik Yaman Memanas, Indonesia Desak Houthi dan Semua Pihak Setop Siklus Serangan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya eskalasi konflik di Yaman dan kawasan sekitarnya.

Pemerintah juga menyoroti serangan lintas batas kelompok Houthi ke sejumlah wilayah Arab Saudi yang menimbulkan korban sipil dan kerusakan infrastruktur.

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI kepada media, Jumat (11/9/2026), Indonesia secara khusus menyoroti serangan Houthi yang terjadi pada 8 September 2026 di Abha, Khamis Mushait, Jazan, dan Najran, Kerajaan Arab Saudi.

Serangan tersebut dinilai tidak hanya memperluas dampak konflik Yaman ke wilayah negara lain, tetapi juga membawa konsekuensi langsung terhadap masyarakat sipil dan objek-objek yang memiliki fungsi sipil serta ekonomi.

“Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya eskalasi konflik di Yaman dan kawasan sekitarnya,” bunyi keterangan tersebut.

“Termasuk serangan lintas batas kelompok Houthi terhadap sejumlah lokasi di Abha, Khamis Mushait, Jazan, dan Najran, Kerajaan Arab Saudi, pada 8 September 2026, yang mengakibatkan korban di kalangan masyarakat sipil serta kerusakan terhadap infrastruktur sipil dan ekonomi,” lanjut keterangan.

Baca Juga

Arab Saudi Kembali Hancurkan Rudal Houthi yang Ditembakkan Menuju Wilayah Selatan

Indonesia menilai siklus serangan dan serangan balasan hanya berpotensi memperburuk situasi keamanan kawasan. Karena itu, pemerintah menyerukan seluruh pihak yang terlibat untuk menghentikan aksi saling serang dan mengedepankan pengendalian diri.

“Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menghentikan siklus serangan dan serangan balasan serta menahan diri secara maksimal,” kata keterangan itu.

Jakarta juga menekankan bahwa eskalasi konflik tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hukum internasional. Setiap pihak dinilai memiliki kewajiban untuk memastikan operasi maupun tindakan yang dilakukan tidak mengorbankan penduduk dan objek sipil.

“Seluruh pihak harus mematuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara di kawasan, serta memastikan perlindungan terhadap penduduk dan objek sipil,” ungkapnya.

Seruan tersebut menunjukkan posisi Indonesia yang tidak hanya menyoroti aksi kekerasan, tetapi juga menempatkan perlindungan masyarakat sipil dan penghormatan terhadap kedaulatan negara sebagai prinsip utama dalam merespons konflik yang meluas di kawasan.

Di sisi lain, Indonesia menilai penyelesaian konflik Yaman tidak dapat dicapai melalui pendekatan militer semata. Jakarta kembali mendorong seluruh pihak untuk meninggalkan jalur kekerasan dan menghidupkan kembali proses politik sebagai jalan menuju penyelesaian jangka panjang.

“Indonesia kembali menegaskan perlunya seluruh pihak mengedepankan dialog dan diplomasi serta kembali pada proses politik yang inklusif, dipimpin dan dimiliki oleh rakyat Yaman, guna mencapai penyelesaian politik yang menyeluruh dan berkelanjutan dengan tetap menghormati persatuan, kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Yaman,” tegasnya. (agr/aag)