Kementerian ATR/BPN Buka Suara soal Penggeledahan KPK: Lantai 3, 6 hingga Ruang Dirjen PPTR Diperiksa

Meski demikian, KPK belum menjelaskan secara rinci barang bukti apa saja yang ditemukan maupun diamankan dari sejumlah ruangan yang digeledah.

Proses penggeledahan masih berlangsung hingga Kamis siang. Pemeriksaan dilakukan di beberapa titik di lingkungan Kementerian ATR/BPN, termasuk ruangan yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal PPTR.

Delapan Orang Jadi Tersangka

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Empat di antaranya disebut merupakan pihak yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Mereka adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Berikut delapan tersangka yang telah ditetapkan KPK:

Baca Juga

KPK Bawa 3 Koper Usai Geledah 3 Ruang Dirjen ATR/BPN, Ini Barang Bukti yang Disita

1. Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN.

2. Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.

3. Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama Summarecon.

4. Arif Sugiyanto (ARF) selaku pihak swasta yang disebut diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

5. Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq (FEZ) selaku pihak swasta yang disebut diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

6. Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta.

7. Erwin (ERW) selaku pihak swasta yang disebut diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

8. Muhammad Fakhry (MF) selaku pihak swasta yang disebut diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

KPK Sita Rp106,3 Miliar

Selain menetapkan delapan tersangka, KPK juga menyita uang sebesar Rp106,3 miliar dalam perkara tersebut.

Jumlah uang yang disita tersebut disebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah operasi tangkap tangan KPK.

Penggeledahan di kantor Kementerian ATR/BPN dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan perkara tersebut. KPK menyatakan kegiatan itu diperlukan untuk mencari serta melengkapi alat bukti.

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN melalui Kepala Biro Humas dan Protokol telah mengonfirmasi sejumlah ruangan yang diperiksa penyidik, termasuk lantai 3, lantai 6, ruang PPTR, hingga ruang kerja Dirjen PPTR Lampri.