Sikap Pemerintah soal Peluang KPK Periksa Nusron Wahid dalam Kasus Suap HGB Summarecon
- tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar
Ia berharap pengusutan perkara tersebut dapat menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan pelayanan di kantor pertanahan. Dengan demikian, tata kelola administrasi pertanahan dapat semakin baik dan akuntabel.
Ketika ditanya mengenai namanya yang disebut dalam konferensi pers KPK, Nusron tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia menyerahkan proses pembuktian sepenuhnya kepada KPK.
Nusron menegaskan penanganan perkara merupakan kewenangan KPK sebagai aparat penegak hukum. Sementara itu, Kementerian ATR/BPN akan terus mendukung proses hukum dan melakukan pembenahan pelayanan pertanahan di lingkungan internal kementerian.
Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Empat di antaranya disebut sebagai orang yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.
Delapan tersangka tersebut terdiri atas Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon.
Empat tersangka lainnya yakni mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya disebut KPK sebagai pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.
Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN. Ruangan yang digeledah antara lain milik Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Asnaedi, serta ruangan direktorat yang berkaitan dengan perkara tersebut. Namun, KPK menegaskan tidak melakukan penggeledahan terhadap ruangan Nusron Wahid. (ant/rpi)
Load more