DPR Desak Polri Usut Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, BPK Diminta Audit

Jakarta, tvOnenews.com – Temuan fasilitas berstandar apartemen di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendapat perhatian dari DPR RI.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum yang ditemukan Ombudsman RI saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Cibinong.

Abdullah atau yang akrab disapa Abduh mengatakan dugaan pelanggaran tersebut perlu didalami, baik dari sisi administrasi maupun pidana.

"Polri harus mengusut tuntas kasus ini dengan melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang ditemukan Ombudsman," kata Abduh kepada wartawan di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

DPR Minta Dugaan Pelanggaran Lapas Cibinong Diusut

Abduh menilai temuan Ombudsman dalam sidak pada Rabu (23/9) tidak cukup hanya ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal.

Baca Juga

Profil Fikri Yasin, Anggota Ombudsman RI yang Soroti Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

Menurut dia, apabila ditemukan keterlibatan petugas lapas dalam pelanggaran administratif, sanksi administrasi dapat diterapkan. Sementara itu, proses pidana dapat dilakukan apabila hasil penyelidikan menemukan unsur tindak pidana.

Dia mencontohkan dugaan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga dugaan penghalangan terhadap kerja Ombudsman.

"Untuk mengungkap dan membuktikan dugaan pelanggaran administrasi maupun pidana ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Polri harus menyampaikan perkembangan dan hasil penanganan kasus ini secara transparan kepada publik," ujarnya.

Dorongan tersebut disampaikan setelah Ombudsman mengungkap keberadaan sejumlah fasilitas yang disebut memiliki standar seperti apartemen di area belakang Lapas Cibinong.

Fasilitas tersebut berada di kawasan yang terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya.

BPK Diminta Audit Anggaran dan Aset Lapas Cibinong

Selain meminta Polri melakukan penyelidikan, Abduh juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap pengelolaan anggaran dan aset di Lapas Cibinong.

Audit tersebut dinilai diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

Menurut Abduh, pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran dan aset juga menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola lembaga pemasyarakatan berjalan secara transparan dan akuntabel.

"Dari sana harus dilihat apakah ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun aset? Ini penting untuk memastikan komitmen lapas dalam mewujudkan zona integritas," kata dia.