Calon Kapolri Komjen Suyudi Ario Seto: Jabatan Kapolri Bukanlah Puncak Karier, tapi Puncak Tanggung Jawab

Jakarta, tvOnenews.com - Komjen Pol Suyudi Ario Seto menegaskan jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) bukanlah sebagai puncak karir, melainkan merupakan puncak tanggung jawab sebagai pimpinan Polri.

Hal ini disampaikan dirinya saat menjalani fit and proper test calon Kapolri di Gedung DPR RI pada Kamis (1/10/2026).

“Bagi saya, jabatan Kapolri bukanlah puncak karier. Jabatan Kapolri adalah puncak tanggung jawab,” kata Suyudi.

Suyudi menegaskan dirinya ingin keberhasilan Polri nantinya dinilai bukan dari banyaknya slogan, aplikasi, operasi, rapat, atau publikasi, tetapi dari hal yang benar-benar dirasakan.

“Masyarakat lebih aman, laporan lebih mudah diterima, pertolongan datang lebih cepat, perkara lebih pasti, korban terlindungi, hukum diterapkan adil. Anggota berintegritas memiliki masa depan, dan penyimpangan dapat dikoreksi tanpa harus menunggu viral,” jelas Suyudi.

“Cita-cita saya sederhana: Ketika seorang anak melihat polisi, ia merasa aman, bukan takut. Ketika korban datang ke kantor polisi, ia menemukan pertolongan, bukan kerumitan. Ketika masyarakat menyampaikan kritik, polisi mampu mendengar tanpa kehilangan kewibawaan. Ketika kejahatan mengancam, polisi hadir paling depan dengan keberanian dan profesionalisme,” tegas Suyudi.

Baca Juga

Ketua Harian Kompolnas Arif Wicaksono Menilai Komjen Suyudi sebagai Sosok yang Visioner dan Bertugas dengan Baik

Maka dari itu, Suyudi menerangkan bahwa itu merupakan makna Polisi Bersama Masyarakat, yakni hadir untuk melindungi, dekat untuk mengayomi, cepat untuk melayani, adil dan menegakkan hukum, terbuka untuk diawasi, dan adaptif menghadapi perubahan.

“Polri yang kuat bukan karena ditakuti, melainkan karena dipercaya. Polri yang berwibawa bukan karena menjaga jarak, melainkan karena hadir bersama rakyat ketika negara dibutuhkan. Karena bagi saya menjadi polisi adalah kehormatan, memimpin Polri adalah amanah, dan mengabdi bersama masyarakat adalah tujuan,” ungkap Suyudi.

Untuk diketahui, DPR RI menerima Surat Presiden (Surpres) dari Presiden RI Prabowo Subianto soal usulan pemberhentian dari dan pengangkatan Kapolri dalam jabatan Kapolri.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan Surpres tersebut tertuang dalam Nomor: R-57/Pres/09/2026 tanggal 30 September 2026.

“Kami DPR RI sudah mendapatkan Surpres ya dari Presiden Prabowo Nomor: R-57/Pres/09/2026 tanggal 30 September perihal usulan pemberhentian dari dan pengangkatan Kapolri dalam jabatan Kapolri,” kata Habiburokhman.