Audiensi dengan DPR RI, Wacana Pendidikan Gratis Dinilai Revolusi dari Istana

Jakarta, tvOnenews.com - Ratusan massa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI pada Senin (5/10/2026).

Aksi unjuk rasa dalam rangka mengawal komitmen pemerintah mewujudkan pendidikan gratis termasuk pendidikan tinggi negeri.

Alhasil massa aksi turut melangsungkan audiensi dengan DPR RI terkait tuntutan yang dibawanya itu.

Sumber :

• Istimewa

Ketua Umum LMND, Muh. Isnain Mukadar mengatakan pihaknya menilai agenda pendidikan gratis sebagai bagian dari perubahan besar yang sedang didorong pemerintah.

“Kami melihat negara hari ini melalui Presiden sudah on the track. Revolusi sudah dimulai dari istana. Salah satu ekses dari revolusi yang dimulai dari istana itu adalah keberanian untuk mengupayakan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat," kata Isnain, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Baca Juga

Hari Ini BEM Seluruh Indonesia Sampaikan Aspirasi di Gedung DPR dan Mengawal RUU Sisdiknas

Isnain menjelaskan pendidikan gratis tidak akan mudah diwujudkan karena masih terdapat kepentingan ekonomi yang melihat pendidikan sebagai ruang untuk memperoleh keuntungan.

Ia mengatakan pihaknya tak ingin kebijakan pendidikan gratis berhenti sebagai wacana politik. 

Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan rakyat.

“Kami hadir untuk memastikan pendidikan benar-benar gratis, ilmiah dan demokratis. Kami juga akan memastikan kepentingan-kepentingan yang serakah secara ekonomi tidak menghalangi agenda baik ini," katanya.

Sementara itu, Ketua Departemen Pendidikan dan Anggota EN-LMND, M. Rijal menilai persoalan pendidikan Indonesia merupakan persoalan struktural yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional.

Ia menegaskan pendidikan telah dijamin sebagai hak konstitusional melalui Pasal 31 UUD 1945. 

Namun, ia menilai masih terdapat persoalan dalam regulasi turunannya, terutama UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

“Konstitusi kita sudah jelas. Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa pendidikan adalah hak rakyat Indonesia. Tetapi dalam regulasi turunannya masih terdapat norma yang memungkinkan pendidikan menjadi mahal dan berbayar, baik pada pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi," katanya.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pembahasan RUU Sisdiknas.

“Kami menyambut baik aspirasi LMND. Dalam pembahasan RUU Sisdiknas nanti, ruang partisipasi akan dibuka seluas-luasnya. Stakeholder pendidikan, termasuk mahasiswa dan LMND, harus dilibatkan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," pungkasnya.(raa)