Fadli Zon Tegaskan Komitmen Indonesia Perkuat Peran UNESCO sebagai Pilar Perdamaian Dunia
- Istimewa
Fadli turut menegaskan bahwa repatriasi merupakan bagian penting dari kedaulatan budaya Indonesia. Indonesia terus bekerja sama dengan negara-negara mitra untuk mendorong pengembalian benda dan artefak budaya, termasuk Koleksi Dubois dari Belanda yang mencakup lebih dari 30.000 fosil yang berkaitan dengan homo erectus, yang dikenal sebagai Java Man atau Manusia Jawa.
“Bagi Indonesia, repatriasi merupakan keharusan moral untuk memulihkan keutuhan warisan budaya, mengatasi ketidakadilan sejarah, dan membangun rasa saling menghormati,” kata Fadli.
Ia juga menyerukan kepada negara-negara anggota UNESCO untuk memperkuat kerja sama dalam perlindungan warisan budaya berwujud maupun tak berwujud serta mendorong pengembalian dan restitusi kekayaan budaya kepada negara asalnya.
Fadli menambahkan, pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 Konferensi Umum UNESCO menunjukkan bahwa multilateralisme akan semakin kuat ketika lebih banyak bahasa, budaya, dan perspektif mendapatkan ruang dalam kerja sama internasional.
Tiga Prioritas Indonesia untuk UNESCO
Dalam memperkuat dampak UNESCO ke depan, Menbud Fadli Zon menyampaikan tiga prioritas Indonesia.
Pertama, transformasi digital yang berpusat pada manusia, inklusif, dan dapat diakses oleh semua. Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang menyelesaikan UNESCO AI Readiness Assessment Methodology, Indonesia mendorong perluasan dukungan bagi negara-negara berkembang melalui akses terhadap keahlian, peningkatan kapasitas, dan dukungan kebijakan untuk pemanfaatan AI yang etis dan inklusif.
“Kemajuan teknologi harus mempersempit kesenjangan, bukan memperlebar ketidaksetaraan. Tata kelola AI harus tetap etis dan transparan, dengan menghormati keberagaman budaya dan bahasa serta hak-hak masyarakat,” ujar Fadli.
Kedua, memperkuat multilateralisme di tengah fragmentasi global. UNESCO harus tetap menjadi ruang dialog dan kerja sama meskipun terdapat perbedaan politik, sekaligus menjadikan pengetahuan dan saling pengertian sebagai jembatan untuk mengatasi perpecahan.
Ketiga, mendorong reformasi UNESCO. Indonesia mendukung agenda UNESCO-80 untuk menjadikan organisasi tersebut lebih efektif, koheren, lincah, dan responsif. Reformasi harus memperkuat, bukan mengurangi, mandat fundamental UNESCO.
Mendorong Keterwakilan Geografis yang Berimbang
Indonesia juga menekankan pentingnya keterwakilan geografis yang adil di Sekretariat UNESCO. Sejumlah negara anggota, khususnya dari kawasan Asia dan Pasifik, masih kurang terwakili atau bahkan belum terwakili.
Load more