Kritik Demokrasi Liberal saat Kuliah Umum di NIU, JK: Jabatan Publik Tak Cukup Bermodal Popularitas

JK juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Menurut pandangan yang disampaikannya, keterbatasan pendidikan dan tekanan ekonomi dapat membuat sebagian pemilih lebih rentan terhadap politik uang dan kurang leluasa mempertimbangkan pilihan secara matang.

"Demokrasi liberal pascareformasi membuka kompetisi politik, tetapi tidak selalu diimbangi pengalaman dan kapasitas yang memadai. Dalam proses pemilihan, popularitas dan kemampuan finansial cenderung lebih menentukan dibandingkan kompetensi dan kualitas kepemimpinan. Akibatnya, kandidat yang paling agresif mempromosikan diri atau membagikan uang berpotensi meraih keuntungan elektoral,” tegasnya.

Baginya, tantangan demokrasi bukan semata-mata membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin, tapi juga memastikan bahwa proses politik mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan menjalankan pemerintahan.

JK Kembali Mengulas Perubahan Politik Indonesia

Rangkaian Vice President Kalla Lecture Series di NIU berlanjut pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Baca Juga

Soroti Persoalan Papua, Jusuf Kalla Dorong Pendekatan Politis untuk Selesaikan Konflik

JK dijadwalkan menyampaikan kuliah umum bertajuk “Indonesia at a Crossroads: What’s Changing in Its Politics—and Why?” atau Indonesia di Persimpangan Jalan: Apa yang Berubah dalam Politik Indonesia dan Mengapa?.

Kuliah tersebut akan membahas perubahan politik Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhi arah perkembangannya.

Tema ini melanjutkan pembahasan mengenai otonomi daerah dan demokrasi dengan melihat tantangan politik Indonesia dalam konteks yang lebih luas.

Melalui rangkaian kuliah ini, pengalaman Indonesia pascareformasi menjadi bahan diskusi akademik bagi mahasiswa internasional untuk memahami hubungan antara desentralisasi, kualitas demokrasi, kapasitas kepemimpinan, dan tata kelola pemerintahan.