Bidik Pasar ASEAN hingga Dubai, Perusahaan Ini Manfaatkan TEI 2026

Salva menjelaskan bahwa kegiatan perusahaan outsourcing kini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tenaga kerja bagi pengguna jasa. Pengelolaan pekerjaan juga melibatkan pelatihan, pengawasan, serta evaluasi untuk memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai prosedur.

“Saat ini kami tidak hanya menyediakan tenaga kerja. Ada prosedur operasional standar, pelatihan, pemantauan, dan evaluasi pekerjaan yang dijalankan,” ujar Salva yang juga Ketua Umum ABUJAPI DIY.

Untuk mengawasi kegiatan di berbagai daerah, perusahaan menyebut telah menggunakan platform digital sebagai sarana pencatatan dan pelaporan aktivitas. Sistem tersebut juga dimanfaatkan untuk koordinasi antarlokasi serta mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan personel.

“Penguatan teknologi menjadi relevan ketika facility management menangani banyak personel dan lokasi yang tersebar,” kata Rifani. Menurutnya, penggunaan teknologi tetap harus dibarengi peningkatan keterampilan tenaga kerja agar pengawasan tidak hanya bergantung pada sistem digital.

Dalam TEI 2026, sejumlah bidang jasa turut diperkenalkan, mulai dari pengamanan, pelatihan satpam, kantor virtual, hingga pengendalian rayap. Perusahaan juga menampilkan layanan pengangkutan sampah Pastiklola, informasi lowongan pekerjaan, serta pekerjaan di ketinggian atau rope access.

Di sisi lain, pengembangan bisnis outsourcing tidak terlepas dari aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 yang membatasi pekerjaan alih daya pada jenis kegiatan penunjang tertentu.

Baca Juga

Kerajinan Lokal Sulam Kapalo Samek Padang Pariaman Gaet Kontrak Ekspor Rp400 Juta di Trade Expo Indonesia 2026

Aturan tersebut mencakup bidang kebersihan, pengamanan, penyediaan makanan dan minuman, pengemudi dan angkutan pekerja, serta sejumlah kegiatan penunjang operasional lainnya. Regulasi ini juga mengatur tanggung jawab perusahaan dalam memenuhi hak pekerja dan mekanisme pengawasan ketenagakerjaan.

Perlindungan pekerja menjadi aspek penting, terutama bagi perusahaan yang mempekerjakan ribuan tenaga kerja di berbagai wilayah. Kewajiban seperti pembayaran upah, kepesertaan jaminan sosial, tunjangan hari raya, serta pemenuhan hak ketenagakerjaan lainnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pihak perusahaan menyatakan berupaya menjalankan kegiatan usaha dengan memperhatikan ketentuan tersebut. Selain kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan kompetensi personel juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi kemungkinan perluasan pasar.

Adapun rencana ekspansi menuju Vietnam, Filipina, maupun Dubai masih membutuhkan kajian lanjutan sebelum dapat direalisasikan. Hingga kini, belum ada informasi mengenai jadwal pembukaan operasional atau kepastian kerja sama bisnis di negara-negara tujuan tersebut.