Satgas PRR Kawal Pemulihan Aceh Utara, dari Normalisasi Sungai hingga Huntap

Kawasan tersebut telah dihuni masyarakat dan dilengkapi jaringan listrik serta perpipaan air. Namun, ketersediaan air bersih dan penerangan jalan lingkungan masih membutuhkan penyempurnaan.

Pemanfaatan sumur bor terkendala kondisi air tanah yang payau. Sebagai alternatif, pemerintah daerah mengusulkan teknologi air siap minum (Arsinum) dengan memanfaatkan sumber air baku dari sungai sekitar 500 meter dari kawasan huntap. 

Usulan ini akan dikoordinasikan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk kajian kualitas air dan kebutuhan pengolahan. Satgas PRR juga mendorong penyediaan penerangan jalan umum berbasis tenaga surya yang akan diusulkan kepada Kemenko Polkam.

Lokasi berikutnya adalah lahan pembangunan 200 unit huntap oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Desa Leubok Pusaka, Kecamatan Langkahan. Pembangunan ini merupakan bagian dari Paket Aceh Utara 01 yang mencakup 415 unit huntap di enam desa.

Berdasarkan laporan per 26 Oktober 2026, pembangunan di Leubok Pusaka membutuhkan lahan seluas 3,5 hektare. Sebanyak 3,1 hektare telah dapat digunakan untuk pembersihan dan pematangan lahan, sedangkan 0,4 hektare lainnya masih menunggu penyelesaian izin dari pemilik lahan. 

Adapun progres fisik keseluruhan Paket Aceh Utara 01 tercatat 1,02 persen dari target rencana 1,69 persen. Suwinto mendorong pemerintah kabupaten segera menyelesaikan persoalan administrasi lahan agar pembangunan dapat berlanjut sesuai perencanaan.

Baca Juga

Aceh Tenggara Percepat Serapan TKD hingga Usulkan Pembangunan Jembatan Mbarung pada 2027

"Kami mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk segera menyelesaikan persoalan lahan di sejumlah lokasi pembangunan huntap. Harapannya, proses pembangunan dapat terus berjalan dan masyarakat terdampak bencana bisa segera memperoleh hunian yang layak," ungkapnya.

Selain kepastian lahan, kesiapan drainase, akses jalan, air bersih, sanitasi, dan jaringan listrik juga perlu diperhatikan agar kawasan huntap dapat berfungsi secara optimal.

Ketua Satgas PRR Wilayah Aceh, Imran, mengatakan monitoring khusus oleh Posko Satgas PRR Pusat bertujuan mempercepat penyelesaian kebutuhan pemulihan, terutama penyiapan lahan huntap dan pembangunan infrastruktur strategis di Aceh Utara.

"Kemarin dari Posko Satgas kembali melakukan monitoring ke Aceh Utara, salah satunya monitoring khusus terkait penyiapan lahan hunian tetap, termasuk beberapa infrastruktur strategis yang ada di sana. Tentunya kita berharap dengan adanya asistensi secara khusus yang dilakukan Posko Satgas, realisasi pembangunan maupun penyiapan hunian tetap di Aceh Utara dapat dipercepat," ujar Imran.