Jakarta - Seluruh negara anggota G20 memberi perhatian besar pada urusan pemberdayaan kaum perempuan. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, memberdayakan perempuan adalah tugas dan kewajiban bersama.
Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi multipihak demi menciptakan dunia yang setara bagi perempuan dan laki-laki, sebab kesetaraan gender tidak hanya bermanfaat untuk perempuan semata, melainkan bagi seluruh sektor pembangunan dan ekonomi.
“Mengisi setengah dari populasi penduduk di dunia, perempuan adalah salah satu dari penggerak penting dalam pemulihan ekonomi dan stabilitas finansial jangka panjang. Karenanya, menajamkan potensi perempuan serta mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan harus menjadi bagian inti dari strategi pemulihan nasional dan global pasca pandemi Covid-19,” ujar Menteri PPPA dalam sambutannya pada Business20 (B20) Women in Business Action Council Side Event: Accelerating the Inclusion of Women MSMEs in Global Economy di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menteri PPPA juga mengungkapkan bahwa dewasa kini, perempuan pelaku usaha masih menghadapi berbagai macam rintangan dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya, seperti kesulitan dalam mengakses keuangan, terpendam dalam pekerjaan domestik yang tiada habisnya, dan minimnya akses terhadap informasi, teknologi, dan literasi digital. Selain itu, pandemi Covid-19 juga menciptakan tantangan lebih besar bagi perempuan.
Tidak sedikit perempuan semakin jatuh terpuruk dalam kemiskinan, mengalami beban yang lebih besar dari sebelumnya, serta kian rentan menjadi korban kekerasan.
“Kendati berbagai macam tantangan yang di hadapi oleh perempuan, pemberdayaan perempuan secara ekonomi juga akan turut serta meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga maupun bangsa, kata Menteri PPPA.
Strategi serta upaya pemerintah Indonesia dan KemenPPPA dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausaan yang berspektif gender, dilakukan dengan sejumlah cara. Diantaranya adalah memberikan pelatihan dan pendampingan digitalisasi bisnis, peningkatan literasi keuangan dan literasi digital bagi pengusaha perempuan dengan dukungan dari sektor swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Tak hanya itu, KemenPPPA juga meluncurkan Strategi Nasional Inklusi Keuangan Perempuan, penyaluran kredit usaha rakyat dan program pendampingan bagi usaha mikro, serta mengembangkan program pembinaan khusus yang menyasar pada perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha kecil dan mikro.
“Kami berharap agar semakin banyak perempuan-perempuan yang berdaya secara ekonomi sehingga dapat turut memajukan perekonomian keluarga, lingkungan di sekitarnya, dan tentu saja bangsa. Kami juga sangat berharap dengan terselenggaranya acara ini dapat memberikan wawasan serta mengingkatnya kesadaran akan pentingnya isu ini, adanya komitmen, kolaborasi, rekomendasi dan praktik baik, dan yang terpenting adalah mempromosikan tindakan kolektif untuk hasil terbaik bagi pemberdayaan ekonomi perempuan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara angggota G20, dan seluruh dunia,” kata Menteri PPPA.
Load more