Sindir Elite Politik, Ketum PP Muhammadiyah: Berlebihan dalam Kekuasaan

Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyindir elite politik yang berlebihan dalam kekuasaan politik dan ekonomi. Dia mengingatkan orang-orang tersebut agar kembali ke jalan Tuhan. Sindiran itu disampaikan Haedar saat menyampaikan Pidato Kebangsaan di Kanal YouTube tvMu, Senin (30/8).

“Kami percaya masih banyak elite dan warga bangsa yang berhati tulus, baik, jujur, dan terpercaya dalam berbangsa dan bernegara. Bila masih terdapat saudara-saudara sebangsa yang salah dan khilaf, serta memiliki kehendak yang berlebihan dalam kekuasaan politik dan ekonomi maupun orientasi hidup lainnya, maka masih terbuka jalan kebaikan yang dibukakan Tuhan untuk kembali ke jalan terang dan tercerahkan,” katanya.

Ketum PP Muhammadiyah ini meminta para elite politik di tanah air untuk meluruhkan ego diri, kroni, institusi, dan golongan demi masa depan Indonesia yang dicita-citakan para pendiri negara.

“Kuncinya ialah kemauan, ketulusan, kejujuran, dan kebersamaan dalam berbangsa dan bernegara milik semua,” tambahnya.

Dia berharap para elite politik itu berdiri di tengah dan menghindari sikap mau menang sendiri.

“Tempuhlah musyawarah untuk mufakat, serta hindari sikap mau menang sendiri. Tumbuhkan jiwa dan alam pikiran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam falsafah Pancasila yang harus diwujudkan di bumi nyata dengan keteladanan. Pancasila yang berkarakter tengahan dan bukan Pancasila yang diradikal-ekstremkan,” sambung Haedar.

Baca Juga

Fearless Padel Festival 2026: Saat Padel Bukan Lagi Sekadar Olahraga, tapi Jadi Gaya Hidup dan Ladang Prestasi

Ketika kini kembali muncul gagasan amandemen UUD 1945, Haedar mengajak para elite bangsa untuk belajar dari empat kali amandemen di awal reformasi yang justru menyisakan masalah.

“Seyogyanya dipikirkan dengan hikmah-kebijaksanaan yang berjiwa kenegarawanan autentik. Belajarlah dari empat kali amandemen di awal reformasi, yang mengandung sejumlah kebaikan, tetapi menyisakan masalah lain yang membuat Indonesia kehilangan sebagian jati dirinya yang asli. Jangan sampai di balik gagasan amandemen ini menguat kepentingan-kepentingan pragmatis jangka pendek yang dapat menambah berat kehidupan bangsa, menyalahi spirit reformasi 1998,” katanya.

Selain itu menurutnya, gagasan amandemen bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 yang dirancang-bangun dan ditetapkan para pendiri negeri 76 tahun yang silam.